Pemerintah Bentuk Komite Tabungan Perumahan

Kamis, 3 Maret 2016 - 17:04 WIB

Oleh :

Fikri Halim,

Ilustasi pameran Property Expo

Sumber :

VIVAnews/Fernando Randy

VIVA.co.id

Baca Juga :

Komite Tabungan Perumahan Rakyat Segera Dibentuk

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan efektif berlaku pada 2018.

Baca Juga :

Kadin Ingin Ada Insentif Jika UU Tapera Disahkan

Untuk mewujudkan hal itu, saat ini pemerintah tengah membentuk Komite Tapera.

Baca Juga :

Dana Perumahan di Indonesia Butuh Rp500 Triliun per Tahun

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus, mengatakan, studi yang dilakukan selama ini akan terus didiskusikan dan dipegang oleh komite tersebut ke depannya. Tentunya, akan dipertimbangkan dari berbagai aspek.

"Dalam tempo paling lambat tiga bulan, Komite Tapera sudah dibentuk. Lalu, setelah dibentuk, dilakukan pembentukan komisioner, dan deputi komisioner," kata Maurin, di kantor Kementerian PUPR, Kamis, 3 Maret 2016.

Setelah membentuk komite, dia menjelaskan, diharapkan semua persiapan untuk pemberlakuan UU Tapera akan dipenuhi sesuai target.

Dia menuturkan, usulan pembentukan Komite Tapera berasal dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Tenaga Kerja.

Menurut dia, setelah UU Tapera berlaku, baru Badan Pengelola Tapera mulai beroperasi. Dia memastikan, akan berupaya penuh untuk menyelesaikan segala sesuatu yang diperlukan dalam UU Tapera sesuai batas waktu yang ditetapkan.

"Badan Pengelola Tapera paling lambat harus beroperasi penuh dua tahun setelah diundangkan (tahun 2018), kami yang bertanggung jawab di sini. Kami komit dan melakukan komitmen, yang tentu akan bertanggung jawab ke level yang lebih tinggi, akan dimonitor oleh Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Baca Juga :

Halaman Selanjutnya

Setelah membentuk komite, dia menjelaskan, diharapkan semua persiapan untuk pemberlakuan UU Tapera akan dipenuhi sesuai target.