Fadli Zon: Pemerintah Sebaiknya Lakukan Kalkulasi Rasional
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan agar pemerintahan Jokowi-JK agar melakukan kalkulasi yang rasional terkait target asumsi penerimaan pendapatan negara.
Hal itu menanggapi sikap ngotot pemerintah agar dewan dapat segera mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty yang bertujuan peningkatan pendapatan negara dalam pembahasan APBNP nanti.
“Sebetulnya sudah ada kritik juga di dalam asumsi penerimaan pajak, seharusnya pemerintah mempunyai kalkulasi yang rasional. Kemarin (pembahasan APBN 2016) juga terlalu tinggi, ada sejumlah fraksi mempertanyakan itu," ujarnya, Rabu Maret 2016.
“Jadi, target penerimaan pajak pemerintah terlalu optimistis. Tapi, kenyataannya tidak bisa dipenuhi, ini yang seharusnya membuat pemerintah lebih kreatif mencari sumber lain untuk penerimaan negara melalui pajak,” ucap politisi Gerindra itu.
Ketika ditanyakan, sikap pemerintah yang tetap inginkan pemberlakuan tax amnesty? Fadli mengaku keinginan itu sah-sah saja ditempuh pemerintah.
“Dengan cara berfikir repartiasi dana dari luar negeri itu sah-sah saja. Tapi seharusnya ini menjadi sumber terakhir atau cara terakhir ketika pemerintah kepepet sekali. Karena bila dilihat secara teroritis, keliatannya bisa saja orang mengembalikan dana orang Indonesia dari luar, tetapi belum tentu kenyataannya bisa sesuai dengan itu,” ujarnya.
“Misalnya, mereka (red-pengemplang pajak) justru lebih nyaman menyimpan dananya di luar negeri, toh juga tidak terganggu, sehingga nanti pemerintah kecele, ternyata dana yang ditargetkan puluhan, ratusan hingga ribuan triliun itu tidak terjadi,” katanya. (rin)
Respons Kadin soal Usulan Tax Amnesty Jilid III pada 2025
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie buka suara terkait usulan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III.
