Komisi II Usulkan Tanjung Selor Jadi Ibu Kota Provinsi
- foto : VIVA.co.id/Irwandi.Febiyanto
VIVA.co.id – Keseriusan pemerintah dalam membangun daerah tercermin dari rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Targetnya, hingga tahun 2025 akan ada 804 total pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Terkait hal ini, Anggota Komisi II DPR RI Hetifah mengingatkan pemerintah untuk tetap memberi perhatian bagi daerah yang baru terbentuk.
“Di Kalimantan Utara, provinsi yang paling muda, kami minta perhatian pemerintah untuk tidak memperlakukan seperti provinsi yang sudah lama terbentuk. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kaltara baru 25 persen, kami mohon tidak diperlakukan moratorium penerimaan pegawai” ujarnya saat rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Senayan, Senin 29 Februari 2016.
Dalam rapat tersebut Hetifah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri terkait dukungan dibentuknya Kota Sebatik. “Kota Sebatik sudah lama diusulkan dalam DOB, dan sudah sering dikunjungi beberapa Presiden, kami minta ketegasan Pak Menteri dalam Desartada ini” ujar Hetifah yang juga Anggota DPR Dapil Kaltim-Kaltara.
Secara khusus, Hetifah mengusulkan Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi. “Untuk Ibu Kota kita usul Tanjung Selor, Pak Menteri,” ujarnya. (rin)