Menkeu Sindir Kementerian/Lembaga yang Doyan Gerus APBN

Padahal, ada beberapa proyek infrastruktur nasional, baik itu program prioritas maupun strategis yang mampu digarap oleh pihak swasta. Dia menjelaskan, jika hal tersebut terus terjadi, tentunya akan mengkhawatirkan beban yang ditanggung oleh APBN.

"Ini self kritik untuk birokrasi sendiri. Banyak proyek yang relatif feasible (layak) untuk swasta, tapi lebih senang dengan (menggunakan) APBN," ujar Bambang, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 29 Februari 2016. 

 

Tidak hanya berpotensi membebani postur anggaran negara, Bambang mengungkapkan, jika kementerian/lembaga terus mengandalkan dana negara untuk program pembangunan infrastruktur, kesempatan pihak swasta untuk berkembang lebih menuju taraf internasional pun akan semakin terhambat.

 

"APBN digunakan, tetapi transparansi tidak terjaga. Kesempatan berkembang bagi swasta pun tidak ada. Jangan jadi big boss seumur hidup, karena sudah kedaluarsa," kata dia.

 

Bambang mencontohkan, hampir semua proyek pembangunan infrastruktur di Singapura digarap oleh pihak swasta, tanpa ketergantungan dari kas negara. 

 

Hal ini, ungkapnya, yang harus dijadikan acuan. Apalagi, ada berbagai skema kerja sama pembangunan infrastruktur antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta.

 

"Kami ingin swasta menjadi pembangunan atau player yang besar di Indonesia. Mimpi saya ada konglomerat yang muncul. Saat ini memang belum ada karena masih dianggap berisiko," katanya. (one)