'Hubungan Indonesia-Malaysia Sangat Spesial'

Meski terkadang terjadi ketegangan, dua negara yang berasal dari ras Malayan Mongoloid tersebut seperti enggan berkonfrontasi terbuka (perang), karena masalah bisa diselesaikan selama ada keinginan untuk mempertahankan hubungan baik.

 

Semua pihak bisa mendapatkan gambaran secara utuh, dan mencapai kesepakatan dalam membuat solusi.

 

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim, kala menerima redaksi VIVA.co.id di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, awal Februari lalu, mengatakan kalau semua permasalahan sejatinya dapat diselesaikan, tanpa harus perang.

 

Caranya, kata dia, adalah dengan cara duduk bersama. Termasuk dalam sengketa perbatasan di mana menyangkut kedaulatan negara yang pada tingkat tertentu dianggap sebagai harga mati.

 

Mantan anggota parlemen Malaysia itu pun mengaku memiliki beberapa “resep” mujarab yang membuat kedua negara tetap berhubungan baik hingga sekarang.

 

Apa “resep” itu? Berikut petikan wawancara khusus VIVA.co.id dengan Datuk Zahrain:

 

 

Kami menganggap keduanya sebagai suatu hubungan yang sangat spesial. Karena jika kami melihat dari semua dasar hubungan yang ada, semuanya sangat baik. Hal itu juga tercermin dari hubungan kedua pemimpin Malaysia dan Indonesia, yang bukan hanya teman, tetapi sahabat.

 

Dari sisi bisnis, jelas kami banyak melakukan investasi di Indonesia. Untuk sektor perdagangan, tentu kelapa sawit tetap menjadi andalan Malaysia, di mana 60 persennya dipenuhi dari Indonesia.

 

Lalu, ada juga sektor jasa keuangan dan telekomunikasi. Dua bank besar Malaysia, Maybank dan CIMB Group Holdings (keduanya mengakuisisi Bank Internasional Indonesia, lalu berganti nama menjadi Maybank Indonesia serta Bank Niaga, sekarang CIMB Niaga).

 

Untuk sektor telekomunikasi, Malaysia memang melakukan investasi terbesar dengan mengakuisisi XL menjadi XL Axiata.

 

 

 

 

Malaysia juga investor terbesar di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura yang menanamkan modalnya di Indonesia.

 

 

 

Kedua negara telah setuju dan membentuk sebuah badan bernama Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Fungsi badan ini untuk mengoptimalkan kerja sama dan pemanfaatan kelapa sawit mentah (crude palm oil / CPO) bagi negara penghasil.

 

Kami sadar sebanyak 85 persen kebutuhan dunia akan kelapa sawit berasal dari Malaysia dan Indonesia. Itu artinya, kami harus duduk bersama untuk mencari jalan, sehingga hal ini bisa bermanfaat bagi kedua pihak. Selain itu, CPOPC berfungsi sebagai badan yang melakukan konsultasi dalam pengembangan industri CPO bersama pemangku kepentingan dan negara yang mengembangkan komoditas tersebut.

 

Badan ini nantinya akan menjalin kerja sama dan mempromosikan peluang investasi dalam pengembangan industri CPO yang berkelanjutan. Oleh karena itu, selain dari sisi produksi, kami juga harus melihat dari sisi pembuatan produk lain yang menggunakan bahan baku kelapa sawit. Proses keseluruhan ini akan dikelola oleh badan ini, dan saya berharap bisa dikaji dengan lebih lanjut, khususnya mengenai manfaat bagi kedua negara.

 

 

Penandatanganan yang dilakukan di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada Sabtu, 21 November 2015 itu disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Mohd Najib bin Tun Abdul Razak.

 

 

Kami tidak menampik bahwa TKI itu penting untuk membantu sektor industri dan perdagangan yang padat karya. Banyak perusahaan di Malaysia memakai jasa TKI. Tapi, yang harus kami soroti adalah kedudukan TKI itu sendiri. Sebab, banyak yang datang secara ilegal. Kami ingin semua TKI datang ke Malaysia melalui satu saluran saja. Hal ini telah ditetapkan pada pertemuan dengan Presien Joko Widodo, dan disepakati pengiriman (TKI) melalui satu saluran yang sah.

 

Masalah lain, misalkan, beberapa waktu lalu sempat belasan ada warga Anda tewas, karena pergi ke Malaysia secara ilegal. Bagi saya, itu seharusnya tidak terjadi karena untuk pergi ke sana (Malaysia) tidaklah sulit. Kami tidak mungkin mempersulit orang untuk datang ke Malaysia. Kami juga tidak bisa memprediksi kejadian seperti ini, sehingga saya minta untuk ditekankannya data dan informasi yang jelas serta terkini apabila ada Warga Negara Indonesia (WNI) ingin pergi ke Malaysia.

 

 

Kami sudah melakukan beberapa program untuk mendidik masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan untuk bisa pergi ke Malaysia, sehingga mereka pergi tidak secara ilegal. Kami juga sedang melakukan proses pemeriksaan atau pemutihan, sehingga orang yang ketahuan ilegal maka akan dikembalikan keesokan harinya. Namun, jika mereka memang datang dengan tujuan baik, seperti ingin kerja, maka akan kami kembalikan ke Indonesia dan kami bantu proses agar bisa bekerja di Malaysia nantinya. Sekali lagi, Malaysia membutuhkan TKI karena kami kekurangan sumber daya.

 

 

Perwakilan khusus dua negara sudah bertemu dua kali dan masih dalam perbincangan. Bulan Februari ada satu lagi pertemuan, karena sudah banyak pertemuan negara yang dilakukan. Namun, belum bisa menyelesaikan masalah perbatasan.

 

Dengan adanya perwakilan khusus ini akan mengurusi permasalahan yang rumit karena banyak wilayah yang dipermasalahkan, khususnya di laut dan darat. Masalah ini ada karena bermula dari zaman penjajahan dahulu antara Inggris di Malaysia dan Belanda di Indonesia, dalam memetakan batas wilayah jajahannya.

 

Tentu kami sadar hal ini harus diselesaikan, sebab kedua negara sama-sama berdaulat sehingga harus jelas batas wilayahnya. Jika tidak diselesaikan secepatnya akan tetap menjadi masalah, karena tidak ada pihak yang akan dengan mudah mau menyerahkan kedaulatannya.

 

Kami mau selesaikan dengan diskusi bersama. Dalam situasi seperti ini, harus ada “take and give.” Jika tidak, tidak akan ada solusi. Dengan cara begitu, maka bisa dicapai solusi. Jadi, tidak perlu dibawa ke pengadilan internasional.

 

 

Di Malaysia, keduanya sudah diatur negara sejak lama. Memang, terkadang pemahaman halal menimbulkan perdebatan, sehingga membutuhkan diskusi lagi untuk menyatukan pemahaman. Selain makanan, produk lain yang harus mendapatkan cap halal, selain makanan dan minuman misalnya, obat-obatan, pasta gigi, sabun, sampo. Pokoknya, semua yang bersentuhan tubuh manusia.

 

(Baca: )

 

Sementara itu, KTP Anak, semua Warga Negara Malaysia yang berusia minimal 12 tahun, maka wajib memiliki ID (KTP). Dan, sekali lagi, ini sudah kami terapkan sudah puluhan tahun. Tidak ada perdebatan, karena tujuannya untuk mengidentifikasi data diri anak untuk keselamatan mereka.

 

(Baca: )

 

 

Kami tidak terlibat banyak karena wilayah perbatasan di sana. Tidak ada masalah dengan kami di wilayah laut karena yang dipermasalahkan adalah Kepulauan Spartly dan Paracel. Kembali lagi, masalah ini selesai melalui diskusi bersama. Namun, hubungan bilateral China dan Malaysia sangat baik. Kami di sini hanya sebagai pemerhati.