Bos BRI Bantah Utang ke China Khusus untuk Kereta Cepat
- REUTERS
VIVA.co.id - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Asmawi Syam menanggapi dugaan Komisi VI DPR RI terkait penggunaan dana pinjaman sebesar US$3 miliar atau sekitar Rp40 triliun. Sebelumnya, DPR curiga ihwal penggunaan dana tersebut, apakah diperuntukkan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Asmawi mengatakan, pinjaman tersebut akan digunakan untuk proyek infrastruktur yang bersifat jangka panjang, tak terkecuali proyek kereta cepat. Namun, tidak bisa serta merta disebut bahwa dana pinjaman dari China itu khusus untuk mendanai proyek kereta cepat Indonesia China.
"Ya kan begini, Sekarang Kalau ada orang nabung ke BRI, atau kami ambil pinjaman ke luar negeri, kan kita blended fund, kami enggak bisa mengatakan, oh tadi saya kasih kredit kamu, ini uangnya si itu ya, kan enggak bisa," kata Asmawi saat ditemui di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis, 25 Februari 2016.
Menurutnya, jika sewaktu-waktu pihak konsorsium BUMN Indonesia ingin meminjam kepada BRI, ia akan memberikan pinjaman tersebut dengan syarat untuk mendanai proyek jangka panjang. Dikatakannya, jika pinjaman tersebut bisa saja diberikan kepada PT Wijaya Karya Tbk (Wika) sebagai salah satu konsorsium BUMN yang ikut menggarap proyek kereta cepat.
"(Memungkinkan untuk dipinjamkan ke WIKA?) Ya bisa aja, tapi kan nggak harus bawa kalau itu uang dari China kan, kita kan blended toh, itu blended fund."
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi VI DPR RI menyatakan terus menyelidiki tujuan pinjaman dari tiga bank BUMN kepada China Development Bank (CDB). DPR dalam waktu dekat akan meminta pihak bank yaitu, BRI, BNI dan Mandiri untuk memberikan dokumen Loan of Agreement meskipun sifatnya rahasia.
Ketua Komisi VI DPR RI, Hafisz Tohir mengatakan, bahwa pihak bank pelat merah itu belum merinci untuk infrastruktur apa saja dana segar itu digunakan. Kini, di tengah ramainya pro kontra proyek kereta cepat, pinjaman itu dicurigai untuk membiayai proyek kereta cepat.
"Kami akan gali lagi minggu depan apakah ada digunakan untuk kereta cepat," kata Hafisz usai rapat tertutup di Komisi VI DPR RI, Senin 22 Februari 2016.Â