Efek DNI, H&M Perluas Pasar Ritel di Indonesia
- VIVAnews/Rizky Sekar Afrisia
VIVA.co.id - Pemerintah telah membuat aturan baru terkait daftar negatif investasi (DNI), yang membuka peluang investor asing memiliki 100 persen saham dalam berinvestasi di Indonesia.
Perusahaan ritel asal Swedia, H&M, didampingi Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar Skoog, mengambil langkah cepat dengan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Rabu, 24 Februari 2016.
Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, tidak menampik bahwa kehadiran investor asal Swedia di Istana Negara merespons kebijakan pemerintah membuka peluang kepemilikan asing di sektor ritel hingga 100 persen.
"Kalau boleh saya ingin mengaitkan kunjungan ini terkait DNI ya. Dan satu sektor yang kita buka lebih lebar untuk investor asing itu ritel. H&M salah satu contoh ideal," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 24 Februari 2016.
Thomas menjelaskan, H&M ingin melakukan ekspansi lebih luas. Apalagi, mereka sudah memiliki cabang di Indonesia. Seandainya perusahaan-perusahaan ritel, seperti H&M bisa mengembangkan jaringan ritel domestik, maka bisa memberi pemasukan yang besar dari sektor ekspor.
Menurut dia, industri seperti ini sangat potensial dan menjadi salah satu industri kreatif yang bisa terus digenjot perkembangannya. Apalagi, ragam tradisi di Indonesia bisa dikembangkan menjadi industri kreatif.
"Tadi, pertemuan dengan Bapak Presiden sangat kondusif dan positif. Dubes Swedia, perwakilan H&M dan desainer Indonesia memberikan usulan untuk menggenjot lagi supaya sektor fashion dan garmen lebih maju lagi," katanya.
Diungkapkannya, saat ini industri tekstil dan pro tekstil menghasilkan ekspor sekitar US$13 miliar per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sejumlah 2,7 juta tenaga kerja.
H&M sudah berada di Indonesia sejak 1996. Sekitar 98 persen dari pengadaan H&M Indonesia untuk tujuan ekspor.
RI Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Tanpa Merek di Australia
Hal tersebut melemahkan daya saing industri nasional.
