Pajak Dinilai Menekan Koperasi dan UKM

"Koperasi dan usaha kecil saat ini terasa semacam digencet pajak oleh pemerintah," kata Sekretaris Induk Koperasi Kredit, F. X. Joniono, dalam acara ‘Seminar dan lokakarya koperasi dan keadilan pajak’ di Jakarta, Selasa 23 Februari 2016.

 

Joniono mengatakan, pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 

 

Beleid ini mengenakan pajak sebesar satu persen kepada pelaku UKM yang beromzet kurang lebih Rp4,8 miliar setahun. 

 

Pemerintah, kata dia, seharusnya memberikan insentif dan membebaskan pajak pada UKM. UKM dinilai telah memberikan sumbangan besar bagi perekonomian Indonesia dan penciptaan lapangan pekerjaan.

 

"Kalau perlu, justru yang diberikan itu pembebasan pajak (tax free)," kata dia.

 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis, Suroto, mengatakan bahwa Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh mengenakan PPh kepada badan usaha, termasuk koperasi. Menurut dia, pengenaan pajak koperasi itu tidak adil.

 

"Koperasi secara mendasar jelas berbeda dengan tujuan dari badan usaha yang mengejar keuntungan (profit company)," kata Suroto.

 

Sistem perpajakan ini bisa membuat koperasi dan UKM kehilangan daya saing. Sekretaris Umum Koperasi Trisakti, Mochammad Sobirin, mengatakan negara tetangga seperti Filipina, telah membebaskan pajak terhadap pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi anggotanya. 

 

Lalu, ada juga Singapura yang membuat kebijakan di mana koperasi diminta memajaki dirinya sendiri dengan menyetorkan bagian keuntungan koperasi untuk membiayai kegiatan pelatihan, riset, dan pengembangan koperasi.

 

"Dananya dikelola lewat mekanisme trust fund," kata Sobirin.