Wakil Ketua MPR: Pembangunan Tol Laut Harus Disegerakan
VIVA.co.id – Hilangnya GBHN, menyebabkan arah pembangunan selalu berubah setiap kali berganti pemerintahan. Akibatnya capaian pembangunan nasional menjadi lamban. Banyak proyek pembangunan yang mangkrak dan tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Ada juga program pembangunan yang sudah berjalan ditinggalkan, karena pemerintahan yang baru tidak memiliki rencana pembangunan seperti penguasa sebelumnya.
Imbasnya daerah yang maju semakin maju. Kesejahteraan rakyatnya semakin meningkat jauh meninggalkan daerah terbelakang. Sementara daerah yang miskin makin sulit menyusul saudara mereka yang hidup di daerah maju.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Jumat (19/2) di Tangerang Banten. Sehingga disparitas daerah yang kaya dan kawasan yang sangat miskin semakin lebar. Pulau Jawa, Bali dan Sumatera mampu mengenyam kesejahteraan yang lebih baik. Sementara Papua, Maluku dan NTT masih terus dikungkung oleh kemiskinan dan kebodohan.
"Di Papua semen dijual sampai Rp1 juta, sedangkan di Jakarta harga semen persak hanya Rp70 ribu. Perbedaan itu terjadi karena tingginya perbedaan biaya transportasi antara Jawa dan Papua", kata Oso.
Karena itu menurut Oso rencana pemerintah membangun tol laut harus disegerakan. Seluruh komponen bangsa juga harus mendukung, agar rencana tersebut segera terealisir. Kalau tidak, dikhawatirkan Papua dan provinsi Indonesia timur lainnya akan semakin tertinggal daerah daearah-daerah yang sudah maju. (rin)
Selain MRT, Bali Bakal Bangun Tol Laut di Awal 2025 untuk Atasi Kemacetan
Kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Bali semakin tinggi yang berdampak pada kemacetan hampir di beberapa wilayah seperti, Canggu, Seminyak, Kuta dan Ubud.
