Netizen: Revisi Bikin KPK Jadi Komisi Pencegahan Korupsi

Gedung KPK.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menuai pro dan kontra. Pembahasan ini juga menyedot perhatian para pengguna media sosial atau netizen.

Aktivis: Deklarasikan Hambalang sebagai Produk Gagal SBY
Para netizen menyampaikan curahan hatinya (curhat) mengenai revisi ini dalam kopi darat dengan Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, di Raffles Hills, Cibubur, Jawa Barat, Sabtu, 20 Februari 2016.
 
SBY Akan Mensalati Jenazah Ketua Umum PGRI di Semarang
Seorang netizen bernama Didi mengatakan, bahwa revisi UU KPK ini muncul di momen yang tidak tepat. Bahkan revisi ini, katanya, cenderung sensitif.
 
SBY: Konflik Internal Parpol karena Pemerintah Ikut Campur
"Masyarakat jadi bertanya, loh kenapa (UU) diubah, KPK kinerjanya bagus," kata Didi.
 
Dia melihat kinerja KPK yang telah melakukan banyak operasi tangkap tangan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di era sebelum KPK ada. 
 
Karena itu, ia tidak sepakat jika kewenangan penyadapan KPK itu dibatasi.
 
"Penyadapan harus izin dewan pengawas, mereka (dewan pengawas) akan menyampaikan 'wah kabinet ini akan diawasi', itu yang dipikirkan rakyat," ujar Didi.
 
Netizen lain dari Ponorogo, Fajar, tidak setuju dengan revisi ini. Ia melihat revisi ini malah membuat KPK seolah bukan lagi lembaga pemberantasan korupsi.
 
"Tapi akan semakin menjadi Komisi Pencegahan Korupsi," kata Fajar. (ase)
Ani Yudhoyono dalam acara Konsolidasi Partai Demokrat di Hotel Harris, Surabaya, pada Minggu, 20 Maret 2016.

Ani Yudhoyono Sibuk Layani Selfie di Acara Partai Demokrat

Dia tak menanggapi sindiran-sindiran dari para pengguna media sosial.

img_title
VIVA.co.id
21 Maret 2016