Indonesia Baru Bisa Garap 7% dari Kekayaan Laut Nusantara

Kamis, 18 Februari 2016 - 10:22 WIB

Oleh :

Rochimawati,

Nelayan

Sumber :

ANTARA FOTO/Ampelsa

VIVA.co.id - Pemberdayaan sumber daya alam di sektor‎ kelautan Indonesia, yang terus diupayakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, ternyata dikritik belum sepenuhnya optimal – terutama untuk perikanan Indonesia. Ini berefek pada belum membaiknya kesejahteraan para nelayan.

Demikian menurut Asosiasi Perusahaan Maritim dan Perikanan Tangkap Indonesia (Aptisindo). Ketua Umum Aptisindo, S. Tribuana, mengatakan, jika pemerintah berhasil mengoptimalkan kekayaan sumber laut dalam negeri, kesejahteraan untuk para nelayan tidak perlu dipertanyakan lagi.

Menurut Tribuana, Indonesia memiliki potensi tangkap ikan laut lestari mencapai 130 juta ton atau setara dengan Rp2.500 triliun hingga Rp3.000 triliun per tahun. "Sayangnya pemerintah hanya mampu memanfaatkan potensi tersebut sebesar 5,9 juta ton atau senilai Rp90 triliun. Ini kurang lebih baru tujuh persen dari total potensi kekayaan laut kita," ujar Tribuana dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis 18 Februari 2016.

Dengan begitu, pihaknya menyayangkan adanya hal ini, terlebih pencurian ikan di lautan Indonesia oleh kapal-kapal asing masih saja terjadi. Meskipun beberapa kali Menteri Susi telah menenggelamkan kapal asing yang tertangkap tangan mencuri ikan di laut Indonesia.

"Ini ibarat raksasa yang sedang tertidur, pemerintah dalam hal ini Kementerian KKP harus lebih memperhatikan sektor laut Indonesia," katanya.

Baca Juga :

Menteri Susi Rekrut non-PNS Jadi Pejabat Eselon

Dia menjelaskan, beberapa kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan KKP dalam mendorong peningkatan potensi perikanan tangkap Indonesia patut diapresiasi. Namun dorongan tersebut dianggap belum cukup kuat untuk mendongkrak pendapatan para pengusaha perikanan tangkap kecil dan kesejahteraan nelayan.

Baca Juga :

Prancis Tertarik Ikut Garap Proyek Poros Maritim RI

"Ke depan KKP harus betul-betul harus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, karena yang saya ketahui bahwa penerimaan di sektor perikanan tahun 2015 itu hanya kurang lebih Rp300 miliar. Mungkin lebih banyak biaya operasional daripada pendapatan," kata Tribuana.

Selain itu, pemerintah harus bekerjasama dan bermitra dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan serapan potensi perikanan tangkap. Dalam hal ini Aspitindo membuka tangan dan siap untuk memberikan pembinaan serta pelatihan kepada para pengusaha perikanan nasional. (ren)