Pengusaha Tolak Menteri Susi Larang Ekspor Rumput Laut
- VIVAnews/Tasya Paramitha
VIVA.co.id - Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, yang akan menerapkan larangan ekspor bertahap bagi komoditas rumput laut, ternyata mendapat tentangan dari Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI).
Padahal, dari data KKP, produksi rumput laut Indonesia pada 2015 lalu mencapai 10,3 juta ton basah, atau jika sudah dikoversi menjadi 1,03 juta ton kering. Serapan industri dalam negeri terhadap rumput laut dinilai juga masih sangat rendah, yakni mencapai 87.429 ton kering, dengan produksi hingga 1,03 juta ton kering.
Ketua Umum ARLI, Safari Azis menolak larangan ekspor bertahap, karena produksi rumput laut setiap tahunnya selalu meningkat, sedangkan serapan industri dalam negeri masih sangat rendah. Jika pemerintah melarang ekspor bertahap, akan banyak hasil produksi rumput laut tidak terserap. ‎
"Kami menolak rencana Menteri Susi dalam program hilirisasi yang melarang ekspor rumput laut secara bertahap, dengan alasan supaya industri berkembang. Jadi, bukannya diatur tata kelola produksi, malah dilarang," ujar Azis di Menara Kadin, Jakarta, Rabu 17 Februari 2016.
Menurut Azis, selama ini hasil ekspor rumput laut mampu mengurangi tingkat kemiskinan, khusus daerah pesisir. Masyarakat pesisir tidak lagi ekspor ikan atau udang, sekarang petani ekspor rumput laut.
Selain itu, Food and Agriculture Organization pun pernah mengakui, dengan dikembangkannya rumput laut, menjadi solusi mengatasi kemiskinan dan membangun perekonomian di pesisir.
"Jadi, kami minta pemerintah memberikan kebijakan yang bijak, jika ingin ambil keputusan atau program, perhatikanlah dampak di sektor hulu dan hilir ke depannya," ujarnya.
Selain mendukung hilirisasi, ARLI mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam penguatan dan pengembangan industri olahan rumput laut nasional.
Namun, pihaknya juga mendukung pemanfaatan peluang pasar luar negeri, dengan melakukan pemenuhan bahan baku yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri yang dituju.
"Kita harapkan, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang strategis, agar pengembangan komoditas rumput laut bisa optimal baik dari sisi industri pengolahannya hingga keperdagangannya, agar bisa berpihak pada petani dan pemangku kepentingan lainya dari hulu hingga hilir," katanya. (asp)