Anjloknya Harga Minyak, Jadi Fokus Perubahan APBN 2016

Rabu, 17 Februari 2016 - 15:51 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.

Sumber :

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

VIVA.co.id - Pemerintah telah menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Namun, situasi ekonomi global dan domestik yang masih belum menentu, membuat pemerintah mulai mengambil ancang-ancang untuk mengkaji perubahan APBN.

"Pertama kami tegaskan, APBN-P akan kami ajukan. Timing akan kami cari waktu yang tepat, ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 17 Februari 2016.

Bambang mengungkapkan, ada beberapa asumsi makro ekonomi yang dipastikan berubah dalam postur APBN 2016. Mulai dari harga minyak mentah, karena faktor anjloknya harga minyak mentah dunia, sampai dengan kondisi nilai tukar rupiah yang mulai mengalami penguatan dalam beberapa pekan terakhir.

"Pasti ada yang berubah, yaitu harga minyak. Rupiah juga diperkirakan menguat. Inflasi kami harap lebih rendah dari 4,7 persen, karena kami tidak ingin lebih jelek. Paling besar itu harga minyak, karena akan memengaruhi penerimaan migas," kata dia.

Sementara mengenai penerimaan negara menurutnya, rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) akan memengaruhi penerimaan negara melalui sektor pajak. Dengan pertimbangan, fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana mengoptimalisasi penerimaan negara.

Baca Juga :

Menkeu Sri Mulyani Bakal Pangkas APBN

"Kami apresiasi dan akan sangat mengikuti saran mengenai penerimaan pajak yang realistis. Kami benar-benar akan coba sebaik mungkin. Meski tidak disebut secara spesifik, tetapi berlakunya tax amnesty, atau sukses, atau tidaknya tax amnesty akan memengaruhi penerimaan negara,” tutur dia.

Baca Juga :

Rupiah Loyo Lagi, Berikut ini Penyebabnya

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah mengapa APBN-P akan segera diajukan untuk dibahas. Sehingga, pemerintah dapat cepat merespon gejolak yang terjadi pada ekonomi global.

Baca Juga :

Apple Dongkrak Nasdaq ke Level Tertinggi Sejak Juli 2015

"Dengan tidak ada tax amnesty dan penerimaan migas, pasti ada pemotongan belanja. Bisa Kementerian Lembaga, maupun daerah," tegas dia. (asp)