Anjloknya Harga Minyak, Jadi Fokus Perubahan APBN 2016

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.
Sumber :
  • ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

VIVA.co.id - Pemerintah telah menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Namun, situasi ekonomi global dan domestik yang masih belum menentu, membuat pemerintah mulai mengambil ancang-ancang untuk mengkaji perubahan APBN. 

Anggaran Banjir Minim, Belum Semua Sungai Dibenahi
"Pertama kami tegaskan, APBN-P akan kami ajukan. Timing akan kami cari waktu yang tepat, ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 17 Februari 2016.
 
Harga Minyak Dunia Turun, Pasar Khawatir Stok Melimpah
Bambang mengungkapkan, ada beberapa asumsi makro ekonomi yang dipastikan berubah dalam postur APBN 2016. Mulai dari harga minyak mentah, karena faktor anjloknya harga minyak mentah dunia, sampai dengan kondisi nilai tukar rupiah yang mulai mengalami penguatan dalam beberapa pekan terakhir.
 
Menanti Data Inflasi China, Bursa Asia Dibuka Naik
"Pasti ada yang berubah, yaitu harga minyak. Rupiah juga diperkirakan menguat. Inflasi kami harap lebih rendah dari 4,7 persen, karena kami tidak ingin lebih jelek. Paling besar itu harga minyak, karena akan memengaruhi penerimaan migas," kata dia.
 
Sementara mengenai penerimaan negara menurutnya, rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) akan memengaruhi penerimaan negara melalui sektor pajak. Dengan pertimbangan, fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana mengoptimalisasi penerimaan negara.
 
"Kami apresiasi dan akan sangat mengikuti saran mengenai penerimaan pajak yang realistis. Kami benar-benar akan coba sebaik mungkin. Meski tidak disebut secara spesifik, tetapi berlakunya tax amnesty, atau sukses, atau tidaknya tax amnesty akan memengaruhi penerimaan negara,” tutur dia.
 
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, atas pertimbangan-pertimbangan tersebutlah mengapa APBN-P akan segera diajukan untuk dibahas. Sehingga, pemerintah dapat cepat merespon gejolak yang terjadi pada ekonomi global. 
 
"Dengan tidak ada tax amnesty dan penerimaan migas, pasti ada pemotongan belanja. Bisa Kementerian Lembaga, maupun daerah," tegas dia. (asp)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya