Ketua MPR Sarankan Undang-undang KPK Belum Perlu Direvisi
VIVA.co.id – Ketua MPR, Zulkifli Hasan, merasa lebih baik belum perlu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini mengingat kondisinya belum memungkinkan.
DPR saat ini tengah merevisi Undang-undang KPK. Namun langkah itu mengundang kontroversi di tengah masyarakat.
Zulkifli pun memahami sikap masyarakat dan sebagian kalangan, yang merasa peran KPK dalam memberantas korupsi akan diperlemah bila payung hukumnya saat ini direvisi DPR.
"KPK masih sangat diperlukan, bahkan salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat, melebihi lembaga berwenang lainnya," ujar Zulkifli, Rabu 17 Februari 2016.
Politisi Partai Amanat Nasional itu juga menjelaskan jika tidak ada masalah dan tidak diperlukan perubahan, berarti tidak ada kepentingan urgensi yang harus disegerakan.
Jika memang revisi undang-undang itu ada, maka baiknya benar untuk memperkuat lembaga.
"Saya kira tidak ada yang terang-terangan berniat melemahkan KPK. Jadi, jika memang baik ya perlu dikaji lagi secara bijak," kata Zulkifli. (ren)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Kembali Diproses Dewan Pengawas
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dilaporkan ke Dewas terkait dugaan pembobongan publik saat konferensi pers.
