Paket Ekonomi Jokowi Sembrono dalam Membuka Pasar Domestik
VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengkritisi Paket Kebijakan Ekonomi yang digulirkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Karena menurutnya paket ini belum bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dialami masyarakat Indonesia.
"Penyusunan kebijakan yang baik mestinya bermula dari pemahaman yang benar terhadap masalah. Sejauh ini, saya tidak terlalu yakin kalau pemerintah memahami masalah yang sebenarnya. Pasalnya, paket-paket ekonomi yang telah diterbitkan masih saja melempem," katanya dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat 12 Februari 2016.
Ia menilai paket ekonomi itu belum maksimal mengendalikan harga barang kebutuhan pokok seperti beras dan daging yang rawan terdistorsi oleh ulah mafia atau kartel. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa barang pokok tersebut menjadi penyumbang inflasi terbesar yang kemudian berimbas pada rendahnya daya beli konsumen.
Selain itu, paket ekonomi yang diumumkan Kamis kemarin dinilai juga belum menjamin kemudahan akses atas sumber permodalan dan pembiayaan UMKM.
"Pelaku UMKM masih menemui sejumlah kendala di lapangan, terutama yang terkait dengan administrasi dan agunan yang seringkali jadi keluhan pelaku UMKM," ujarnya.
Tidak hanya itu, paket ekonomi juga, menurut politisi Gerindra ini, belum maksimal dalam menggenjot kinerja investasi langsung yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja riil. Dan belum mampu menggenjot pertumbuhan investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8 persen. Padahal, pangsa pasar di sektor-sektor itu lebih dari 80 persen.
"Paket ekonomi itu belum bisa menjamin produktifitas sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang hanya menyumbang 15,4 persen atas PDB. Padahal, jumlah tenaga kerja di sektor-sektor itu masih dominan, di atas 50 persen. Penyebabnya antara lain minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi dan modal," ujarnya.
Bahkan dinilainya, pekat ekonomi ini sembrono dalam membuka pasar domestik sehingga sangat rawan untuk diserang produk-produk impor, karena tidak memiliki strategi dan road map yang jelas guna melindungi pasar domestik.
Maka dari itu, menurutnya, persoalan mendasar yang mesti dijawab oleh tim ekonomi dalam paket-paket yang disusun adalah pemerataan pembangunan, kesejahteraan yang berkeadilan, dan penciptaan lapangan kerja yang riil.
"Karena selama ini, paket kebijakan ekonomi yang dibuat, tidak lain tidak bukan, adalah penerapan model ekonomi yang berhaluan kapitalis liberal pasar. Sehingga, sampai kapanpun paket ekonomi itu tidak akan mampu menjawab soal yang sebenarnya," katanya.
