Investasi Pulau Terpencil, Pemerintah Siapkan Rp350 Miliar

Kamis, 11 Februari 2016 - 11:36 WIB

Oleh :

Rochimawati,

Moratorium kapal asing telah resmi menjadi UU

Sumber :

VIVAnews/Ahmad Rizaluddin

VIVA.co.id

Baca Juga :

Strategi Menhub Jangkau Konektivitas Daerah Terpencil

- Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung pembangunan di pulau-pulau kecil dan kawasan terluar. Caranya, dengan memprioritaskan penanaman investasi di 15 lokasi di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Baca Juga :

Luhut Bantah Bakal Buka Investasi Asing Sektor Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kamis 11 Februari 2016, mengatakan akan melakukan pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu.

Baca Juga :

2018, Bandara Binaka Nias Siap Didarati Pesawat Besar

Ada pun ke-15 daerah yang dipilih adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika, dan Merauke.

"Dengan pembangunan ini, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran yang bertumpu pada komoditas kelautan dan perikanan dengan pasar internasional," kata dia dalam sambutannya di acara 'The Marine and Fisheries Business and Investment Forum' di KKP, Jakarta.

Susi juga mengatakan, KKP menyediakan anggaran sekitar Rp305 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Dana Alokasi Khusus untuk pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan untuk lokasi-lokasi tersebut.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan penunjang untuk gudang beku terintegrasi, pengadaan kapal penangkap ikan ukuran 3-10 gross ton (GT), speedboat patroli, peralatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembangunan sarana prasarana unit pembudidaya rakyat, tambatan perahu, air bersih, instalasi BBM dan listrik, pabrik es kecil, dermaga, dan single cold storage (lemari pendingin).

Susi melanjutkan, peta peluang bisnis dan potensi keunggulan daerah dari lokasi itu dapat menjadi acuan bagi para stakeholder antarsektor dalam memanfaatkan sarana prasarana yang telah tersedia atau melengkapi yang belum tersedia untuk mendukung pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu.

Nantinya, konektivitas antar pulau dalam mendistribusikan komoditas kelautan dan perikanan, dapat berjalan secara komersial dan menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Susi menilai, diperlukan dukungan dan kerja sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang konsentrasi pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu BUMN Marine and Fisheries Incorporated.

"Harus ada kerja sama dengan BUMN khusus di sektor kelautan dan perikanan serta perbankan nasionai. Ini menjadi kesempatan bagi BUMN yang konsen pada sektor kelautan dan perikanan menyampaikan rencana bisnis untuk pengembangan di 15, serta pihak perbankan nasional dapat memberikan program kerja yang mendukung pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di lima belas lokasi tersebut," tutur dia. (asp)

Baca Juga :

Halaman Selanjutnya