KKI Harus Diawasi Agar Kerjanya Tidak Sia-sia
VIVA.co.id – Anggota DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan apresiasi langkah pemerintah membentuk Komite Konsolidasi Industri (KKI). Namun, perlu diawasi agar kinerjanya tidak sia-sia.
Menurut Heri, industri Indonesia perlu dikelola secara profesional. Sehingga kinerja KKI dalam mensinergiskan BUMN mutlak diawasi.
"BUMN industri strategis itu dikelola secara profesional, efektif dan efisien. Saya apresiasi pemerintah bentuk KKI. Namun, perlu diberi beberapa catatan," ujar Heri saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu 10 Februari 2016?
Menurut Heri, sinergitas BUMN industri strategis Indonesia perlu diawasi. Sebab, menetukan kesuksesan visi maritim pemerintah.
"BUMN industri strategis pertahanan, serta industri berat dan perkapalan. Indonesia akan diperhitungkan, baik di tingkat regional maupun global, dan mendukung visi (poros) maritim kita," ujar Bendahara Fraksi Gerindra itu.
Dengan demikian, Heri menilai, perlu pengawasan terhadap kinerja KKI. sehingga, ada beberapa catatan yang harus dilaksanakan KKI dan didengar pemerintah.
Adapun catatan itu, pertama, KKI wajib mensinergikan perusahaan BUMN terkait industri strategis. Yakni, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad, dan perusahaan terkait lainnya. Itu bertujuan untuk memaksimalkan APBN dan menyerap tenaga kerja di masyarakat. Hasilnya, perekonomian Indonesia akan meningkat pesat.
Kedua, kinerja KKI harus berlandaskan konstitusi. Itu sebagaimana tercantum dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Pertahanan dan Kedaulatan Negara.
Selanjutnya, ketiga, dalam melaksakan tugasnya, KKI wajib melakukan prinsip efisiensi dan efektif. Keempat, KKI wajib mengkonsolidasikan tujuannya memperkuat setiap core business di Indonesia.
Kelima, konsolidasi KKI wajib memenej bisnis, aset, keuangan, dan ekonomi. Sehingga, BUMN bisa berdaya saing dengan perusahaan asing.
Keenam, KKI harus mengawasi setiap anak perusahaan BUMN agar terkontrol, sehingga beroperasi sesuai core bussines-nya masing-masing.
Terakhir, KKI harus memiliki inovasi dalam menyelesaikan masalah anggaran. Sebab, anggaran industri strategis selama ini bisa dikatakan minim.
