Baleg Akan Objektif Terkait Harmonisasi Revisi UU KPK
- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id – Petisi dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan diteruskan dalam rapat dengar pendapat yang menghadirkan Prof. Romly Atmasasmita dan Andi Hamzah yang dijadwalkan siang ini Selasa 9 Februari pukul 13.00 WIB.
Begitu disampaikan Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas menanggapi petisi koalisi yang berisi penolakan Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Petisi yang ditandatangani 56.865 orang itu pagi tadi diantarkan oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
Supratman menyampaikan, dalam RDP nanti juga akan diserahkan dokumen sejarah pendirian lembaga KPK. Dokumen ini untuk mengingatkan para anggota Baleg tentang semangat awal didirikan lembaga anti korupsi.
"Rohnya (semangatnya) seperti apa, kita akan mengingatnya. Oleh karenanya Baleg akan sangat objektif terkait harmonisasi revisi UU KPK," kata Supratman.
Biarkan KPK Bekerja dengan Undang-Undang yang Ada
Agar KPK bisa lebih fokus menangani kasus-kasus yang menumpuk.
