Dalam Empat Bulan, 10 Ribu Pekerja Terancam PHK

VIVA.co.id - Indonesia sudah memasuki bulan kedua Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebanyak 10 ribu pekerja di berbagai sektor di Indonesia, terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

PHK itu akibat modernisasi perusahaan dan mulai maraknya berdatangan buruh asing. Hal ini, disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

"Ini sinyal negatif bagi buruh di Indonesia," kata Said di Kongres dan Munas Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ‎(FSPMI) di Empire Palace Surabaya, Selasa 9 Februari 2016.

Pada Januari hingga Maret 2016, sejumlah perusahaan secara bertahap akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Di antaranya, di sektor elektronik dan pertambangan. Toshiba dan Panasonic sudah dikabarkan bakal melakukan pengurangan karyawannya.

"Sebelumnya, gelombang PHK juga menghantui sektor minyak, imbas dari harga yang terus anjlok," tambahnya.

Menurutnya, ‎ekonomi yang semakin melemah, mengakibatkan sejumlah pengusaha berpikir untuk memajukan bisnisnya di Indonesia.

"Dalam empat bulan ini, sudah ada 10 ribu karyawan di Indonesia yang terkena PHK," katanya.

Meningkatnya jumlah PHK diduga, karena lesunya ekonomi sepanjang 2015, yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat. Toshiba dan Panasonic menyatakan mengalami kemerosotan penjualan televisi dan mesin cuci, karena menurunnya daya beli masyarakat. 

Akibatnya, pabrik Panasonic di Pasuruan dan Bekasi ditutup. Total karyawan yang kehilangan pekerjaan ada 1.280 orang.

Menurutnya, PHK didominasi oleh tenaga kerja di industri padat karya. Ini terjadi akibat kebijakan pemerintah terkait munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"PP tersebut adalah kebijakan tidak berpihak pada pekerja. Padahal, alasan pemerintah dengan dikeluarkannya PP agar tidak terjadi PHK. Namun, kenyataanya justru PHK terus terjadi. Ibarat orang sakit kepala di kasih obat jantung, ya langsung tewas,” tegas Iqbal.

Agar gelombang PHK tak berlanjut, Said Iqbal meminta pemerintah aktif dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan. (asp)