BKPM Minta Toshiba dan Panasonic Kooperatif

Jumat, 5 Februari 2016 - 11:52 WIB

Oleh :

Pabrik Toshiba

Sumber :

ANTARA/Risky Andrianto

VIVA.co.id

Baca Juga :

Cari Data Investasi Lebih Akurat BKPM Gandeng BPS

- Kabar tutupnya pabrik dua perusahaan elektronik besar asal Jepang di Indonesia, yakni Panasonic dan Toshiba masih terus terjadi‎. Hal ini dikarenakan kedua perusahaan tersebut masih belum kooperatif untuk memberikan klarifikasi secara resmi ke pemerintah Indonesia.

Baca Juga :

Realisasi Investasi Kuartal II Capai Rp151,6 Triliun

‎Terkait hal tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, akan terus meminta Panasonic dan Toshiba‎ secara aktif ‎untuk mengklarifikasi soal penutupan pabrik tersebut.

Kepala BKPM, Franky Sibarani, mengatakan sebagai lembaga yang mengeluarkan izin investasi perusahaan penanaman modal asing di Indonesia,‎ secara resmi pihaknya akan mengirimkan surat formal ke Panasonic dan Toshiba untuk meminta kejelasan informasi tersebut.

BKPM akan meminta kejelasan soal berkembangnya informasi penutupan pabrik dua perusahaan itu dan potensi yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya.

"Dengan mendapatkan penjelasan resmi dari kedua perusahaan tersebut, BKPM akan dapat melakukan fasilitasi terhadap kedua perusahaan. Fasilitasi terkait upaya peningkatan daya saing," ujar Franky, di Jakarta, Jumat, 5 Februari 2016.

Dia menjelaskan, fasilitasi itu misalnya mendorong adanya kebijakan yang dibutuhkan, seperti ketersediaan gas dan pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI), melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian teknis lainnya.

Menurut Franky, BKPM pernah melakukan fasilitasi semacam itu untuk sektor tekstil dan sepatu melalui pembentukan Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu.

Desk khusus tersebut beranggotakan berbagai Kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perdagangan.

"Desk tersebut dibentuk untuk fasilitasi investor tekstil dan sepatu existing yang mengalami permasalahan sehingga dapat mencegah terjadinya PHK," katanya.

Selain itu, lanjut Franky, pihaknya juga dapat melakukan channeling tenaga kerja kedua perusahaan. Jika terjadi PHK, BKPM bisa menghubungkan dengan investor yang sedang melakukan konstruksi dan membutuhkan tenaga kerja.

“Seperti investor elektronik dari Tiongkok yang sedang konstruksi di Tangerang dan rencana menyerap 1.500 tenaga kerja. Atau investor sektor tekstil di Jawa Tengah yang saat ini sedang kesulitan mencari tenaga kerja,” ujar dia.

Franky menambahkan, saat ini BKPM berkomitmen untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. BKPM akan mendorong datangnya investasi baru masuk. Selain itu, perusahaan existing dapat berkembang dan memperluas usahanya di Indonesia.

Dari catatan BKPM, komitmen investasi di sektor elektronik yang ditandai dengan diterbitkannya izin prinsip, tercatat untuk periode bulan Januari 2016 ini mencapai Rp530 milar atau tumbuh 85 persen dari periode yang sama bulan lalu sebesar Rp286 miliar.

Baca Juga :