Panasonic dan Toshiba Kalah Bersaing Dianggap Tak Masuk Akal

Jumat, 5 Februari 2016 - 09:37 WIB

Oleh :

Rochimawati

Sumber :

wikimedia.org

VIVA.co.id

- Penutupan PT Toshiba dan PT Panasonic yang rencananya bakal terjadi di tahun 2016 ini akan menjadi daftar baru perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di kawasan industri Kabupaten Bekasi.

Tahun 2015 lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kabupaten Bekasi mengklaim ada 30 perusahaan yang gulung tikar. Ini menurut data tak resmi yang mereka miliki.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, Effendi, mengatakan, adanya rencana pemutusan hubungan kerja oleh dua perusahaan asal Jepang itu sudah diketahui sejak Agustus 2015.

Dia menjelaskan, kabar itu berhembus setelah kedua perusahaan itu sedang mengalami penurunan penjualan produksi. "Produk mereka kalah bersaing," kata Efendi, Jumat 5 Februari 2016 hari ini.

Lebih lanjut, kata Effendi, adanya rencana penutupan dua perusahaan itu pun pihak perusahaan sampai saat ini masih dalam proses perundingan dengan pekerja. Pihaknya sendiri belum bisa mencampuri urusan internal perusahaan.

Sehingga, sampai sekarang pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari kedua perusahaan. "Mereka sedang melakukan perundingan Bipartit (Pengusaha dengan Pekerja," jelasnya.

Bahkan, soal jumlah kepastian pekerja yang terkena PHK, diakui Effendi, belum dilaporkan ke pihaknya. Apalagi, proses perundingan antar pengusaha dengan pekerja masih berjalan. "Hasilnya belum diketahui," tandasnya.

Baca Juga :

Jual Unit Bisnis Peralatan Medis, Saham Toshiba Melonjak

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan, penutupan dua pabrik milik perusahaan eletronik terbesar Jepang itu dianggap tidak masuk akal apabila alasannya kalah bersaing dampak lesunya ekonomi.

Baca Juga :

Blok Masela Tak Jelas, Karyawan akan Dirampingkan

Ia menyatakan, kalaupun dua perusahaan itu ditutup pemerintah harus mencari alasan lain. Nyumarno menuding paket kebijakan ekonomi yang telah dibuat pemerintah sudah pro-pengusaha.

Baca Juga :

PHK Sepihak, Garuda Indonesia Dinilai Melanggar Hukum

"Memang harus dicari lagi penyebabnya apa sampai 3.000 pekerja khawatir dirumahkan. Sebab, bila alasannya ekonomi nasional sedang lesu, pemerintah sudah membuat paket kebijakan yang memudahkan pengusaha," tuturnya. (ren)