Garap Kereta Cepat, Pemerintah Diminta Hati-hati

Rabu, 20 Januari 2016 - 17:28 WIB

Oleh :

Rochimawati,

Kereta cepat

Sumber :

VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi catatan kepada pemerintah agar hati-hati dalam menggarap proyek kereta cepat Indonesia-China (KCIC) jalur Jakarta-Bandung.

Jika tidak hati-hati, sangat dimungkinkan aset BUMN akan ada yang tergadaikan dan dimiliki oleh China.

“Soalnya anggaran yang digunakan itu pinjaman dari China mencapai Rp70 triliun. Kalau begitu, berarti jaminannya itu pengelolaan BUMN,” kata Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi di Jakarta, Rabu, 20 Januari 2016.

Menurut Achsanul, masalah akan muncul jika proyek KCIC itu tidak hati-hati. Dengan keterlibatan China, dimungkinkan akan ada konsesi BUMN yang dimiliki dan dikelola oleh BUMN China nantinya.

“Bahkan nantinya akan ada sejumlah tanah PTPN yang dikelola oleh China. Karena jalurnya akan melewati tanah PTPN,” tutur Achsanul.

Baca Juga :

Dana Rp30 T ke Himbara, Erick Thohir Jamin Pemulihan Ekonomi Berjalan

Proyek ini memang akan ditangani oleh korsorsium BUMN. Beberapa BUMN mengaku siap menangani proyek ini. Seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api (Persero), dan PTPN VIII (Persero).

Baca Juga :

Politikus PAN Dukung Keterwakilan Perempuan dan Milenial di BUMN

Bahkan Achsanul juga mengkritisi target capaian penumpang jika proyek KCIC itu jadi. Kata dia, target penumpang pada 2019 yang dicanangkan pemerintah nanti untuk Jakarta-Bandung dapat mencapai 29.000 per hari dianggap kurang masuk akal.

“Sekarang itu penumpang Jakarta-Bandung hanya 2.800-3.000 per hari. Kalau di 2019, asumsi mereka bilang penumpang Jakarta-Bandung bisa 29.000 orang sehari. Itu asumsi dari mana?,” kata dia.