Garap Kereta Cepat, Pemerintah Diminta Hati-hati

Kereta cepat
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi catatan kepada pemerintah agar hati-hati dalam menggarap proyek kereta cepat Indonesia-China (KCIC) jalur Jakarta-Bandung.

Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0

Jika tidak hati-hati, sangat dimungkinkan aset BUMN akan ada yang tergadaikan dan dimiliki oleh China.

“Soalnya anggaran yang digunakan itu pinjaman dari China mencapai Rp70 triliun. Kalau begitu, berarti jaminannya itu pengelolaan BUMN,” kata Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi di Jakarta, Rabu, 20 Januari 2016. 
Pejabat yang Rangkap Jabatan di BUMN Diminta Buat LHKPN

Menurut Achsanul, masalah akan muncul jika proyek KCIC itu tidak hati-hati. Dengan keterlibatan China, dimungkinkan akan ada konsesi BUMN yang dimiliki dan dikelola oleh BUMN China nantinya.
Erick Thohir Klaim Temukan 53 Kasus Korupsi di BUMN

“Bahkan nantinya akan ada sejumlah tanah PTPN yang dikelola oleh China. Karena jalurnya akan melewati tanah PTPN,” tutur Achsanul.

Proyek ini memang akan ditangani oleh korsorsium BUMN. Beberapa BUMN mengaku siap menangani proyek ini. Seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api (Persero), dan PTPN VIII (Persero).

Bahkan Achsanul juga mengkritisi target capaian penumpang jika proyek KCIC itu jadi. Kata dia, target penumpang pada 2019 yang dicanangkan pemerintah nanti untuk Jakarta-Bandung dapat mencapai 29.000 per hari dianggap kurang masuk akal.

“Sekarang itu penumpang Jakarta-Bandung hanya 2.800-3.000 per hari. Kalau di 2019, asumsi mereka bilang penumpang Jakarta-Bandung bisa 29.000 orang sehari. Itu asumsi dari mana?,” kata dia.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya