Upaya Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan Tahun ini
Senin, 11 Januari 2016 - 13:28 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga September 2015 masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 28,51 juta orang atau 11,13 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pihaknya terus menerapkan berbagai strategi untuk menurunkan jumlah angka kemiskinan. Salah satunya dengan stabilisasi harga beras.
"Tentu ekonomi harus berkembang, lalu, bagaimana caranya meningkatkan penerimana petani tanpa membuat inflasi. Karena penerimaan petani itu bisa dengan menaikan harga beras," ujar Darmin di gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin 11 Januari 2016.
Menurut Darmin, komoditas beras merupakan hal yang sensitif di masyarakat khususnya mengenai harga. Karena itu pemerintah harus bisa memastikan besaran harga yang ada dilapangan telah mengakomodir kepentingan semua pihak.
Baca Juga :
Menko Darmin Antisipasi Proyeksi Muram IMF
"Sehingga petani yang tetep mendapatkan (beras) lebih banyak, dan konsumen mendapatkan lebih murah," katanya.
Pemerintah menurut Darmin, telah menyiapkan beberapa langkah konkrid untuk stabilisasi harga. Sehingga diharapkan salah satu risiko yang bisa membuat bertambahnya angka kemiskinan ini bisa diatasi dengan baik.
"Salah satu yang sudah dipersiapkan sekarang adalah, Bulog akan diperluas tugasnya. Supaya jaringan logistik dari pedesaan petani dan itu (diharapkan) makin efisien," ujarnya.
Lebih lanjut Darmin memastikan, pemerintah akan mengkaji secara detail data kemiskinan tersebut. Agar kebijakan pemerintah kedepan dapat diarahkan untuk menekan angka tersebut.
"Saya belum lihat datanya, jadi belum bisa berkomentar, apakah itu terkait dengna persoalan harga, harga pangan. Saya belum lihat," ungkapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Lebih lanjut Darmin memastikan, pemerintah akan mengkaji secara detail data kemiskinan tersebut. Agar kebijakan pemerintah kedepan dapat diarahkan untuk menekan angka tersebut.
