2016, Jokowi Ingin Serapan Anggaran Lebih dari 92 Persen
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sepanjang 2015 memang terbilang mandek, dan tidak terserap secara optimal. Apalagi, kebiasaan menumpuk anggaran di akhir tahun masih terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Namun, langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah menandatangani kontrak lelang di awal tahun 2016 telah memberikan angin segar tersendiri. Terlebih, Presiden sudah menargetkan seluruh K/L untuk bisa segera melakukan percepatan pendandatangan kontrak di minggu ini.
"Tahun 2015, realisasi 92 persen. Nanti (tahun ini) mestinya lebih dari itu. Tetapi, tidak hanya persentase serapan anggaran. Kualitas juga harus dimulai. Ada kecepatan, ada kualitas. Jangan hanya kejar-kejaran," ujar Jokowi di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 6 Januari 2016.
Dia mengatakan, fokus pemerintah tahun ini tidak hanya memburu percepatan serapan anggaran. Akan tetapi, bagaimana para menteri mampu mengoptimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan untuk tiap masing-masing kementerian.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan, langkah penandatangan kontrak lelang di awal tahun ini secara tidak langsung membuat perubahan cukup signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) di kuartal I-2016.
"Kementerian PUPR sudah 25 persen tanda tangan kontrak. Itu benar-benar sudah mengubah APBN. Tadinya, satu kuartal itu paling lima persen," kata Darmin.
Meski demikian, mantan Gubernur Bank Indonesia ini enggan untuk mengungkapkan apakah angkah-langkah yang dilakukan PUPR akan memberikan kontribusi lebih terhadap ekonomi domestik di tahun ini. Sebab, perlu dilihat juga kinerja kementerian lain untuk merealisasikan penandatangan kontrak.
"Tentu dilihat dari kementerian lain. Berapa banyak yang bisa mewujudkan 25 persen itu. Kalau nanti kementerian yang lain seperti PUPR, maka akan membuat pertumbuhan lebih tinggi," tutur dia.
Sebagai informasi, Kementerian PUPR di awal tahun 2016 ini telah melakukan penandatanganan kontrak untuk ratusan paket pembangunan infrastruktur, yang telah dianggarkan selama satu tahun ke depan. Total nilai kontrak mencapai Rp8,81 triliun.
Ahok Tuduh Ada Anak Buahnya Sengaja Gagalkan Pemerintahan
"Halus mainnya di sini. Tujuannya apa?"
