Garap Proyek Kereta Cepat, Pemda Harus Dilibatkan

Rabu, 6 Januari 2016 - 12:12 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar,

Sumber :

REUTERS

VIVA.co.id

- Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengerjaan proyek kereta cepat, atau

high speed railway

(HSR) jalur Jakarta-Bandung dinilai harus ditingkatkan. Khususnya terkait proses perizinan.

Direktur Eksekutif Infrastructure Partnership & Knowledge Center, Harun Alrasyid Lubis mengatakan, trase, atau perencanaan jalur yang dilewati kereta cepat, saat ini belum tertera dengan jelas dalam rencana-rencana tata ruang di daerah.

Koordinasi diperlukan, mengingat ada beberapa provinsi dan kabupaten yang dilewati kereta cepat. Karena itu, semua pemangku kepentingan (stakeholders) perlu mengakomodasi pengerjaan proyek ini.

"Kuncinya, ada pada rencana-rencana yang matang dari konsorsium pengembang. Juga dibutuhkan waktu dan dialog (Public consultation) ke semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat," ujar Harun dalam keterangan tertulisnya, Rabu 6 Januari 2016.

Harun menjelaskan, sebelum mendapat izin penggarapan proyek, pengembang juga harus memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang jelas.

"Proses perizinan, sebaiknya mendapat dukungan oleh stakeholder terkait, sehingga pembangunan HSR merupakan hasil dari sinergi antarinstansi yang berwenang dalam pembangunan infrastruktur transportasi," katanya.

Sebagai informasi, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengembang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengklaim, proses penyelesaian perizinan proyek ini mencapai 70 persen.

Baca Juga :

Volume Ekspor China Meningkat, Bawa Angin Segar bagi RI?

KCIC adalah perusahaan khusus yang menggabungkan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Wijaya Karya Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nasional VIII, dengan China Railway International Co Ltd, perusahaan asal China.

Baca Juga :

Reuters Klarifikasi Berita Rini Soal Kasus Korupsi China

Dari delapan rekomendasi yang dibutuhkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, terdapat enam rekomendasi trase dari pemerintah kota dan kabupaten yang telah keluar. Rencananya, awal Januari 2016, seluruh rekomendasi trase telah rampung.

Selanjutnya, perusahaan akan mengundang Presiden Joko Widodo untuk melakukan peletakan batu pertama. Sebagai tanda dimulainya pembangunan kereta cepat dengan jarak tempuh 150 kilometer ini yang ditargetkan selesai pada 2018. (asp)