Ini Rencana Industri Pelayaran Hadapi MEA
Selasa, 5 Januari 2016 - 18:14 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id
- Masuknya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dinilai mempunyai kelebihan tersendiri, salah satunya potensi maritim yang bisa dijadikan andalan oleh Indonesia dalam mengarungi pasar bebas negara-negara Asean tersebut.
Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) menyatakan, potensi maritim Indonesia yang mempunyai kedudukan yang strategis ini bisa menuntut pelaku usaha pelayaran untuk bisa bersaing dengan dunia pelayaran di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, mengatakan pihaknya dipastikan harus terus menjadi saluran utama perjuangan dunia pelayaran nasional dalam menghadapi MEA, yakni dalam menetapkan berbagai rencana strategis.
"Rencana strategis itu, di antaranya adalah mendorong pemerintah untuk berkontribusi aktif dalam efesiensi dan peningkatan daya saing industri," ujar Carmelita di kantornya, di Jakarta, Selasa 5 Januari 2016.
Baca Juga :
Kembalinya Sri Mulyani ke Kursi Menteri Keuangan
Selain itu, memaksimalkan pemberdayaan armada Indonesia untuk angkutan domestik dan ekspor impor. Bisa juga dengan mengawal bea masuk kapal impor, agar tidak dikenakan untuk jenis kapal yang belum mampu diadakan dalam negeri.
Baca Juga :
IHSG Menghijau Sambut Isu Pergantian Kabinet
"Lalu, merealisasikan program beyond cabotage dengan melakukan kerja sama dengan pihak terkait, agar mendapatkan volume muatan ekspor-impor dengan armada Indonesia," kata Carmelita.
Kemudian, sektor perbankan, agar memberikan insentif bunga yang kompetitif bagi dunia pelayaran. Lalu, memperjuangkan agar subsidi untuk tol laut tidak bersinggungan dengan rute yang sudah dijalani pihak swasta selama ini.
Menurut dia, Kementerian Keuangan juga harus memberikan relaksasi dibidang fiskal untuk industri pelayaran dengan memberikan PPN tidak dipungut untuk pembelian BBM kapal niaga untuk kegiatan domestik.
"Kita melihat, pemerintah ingin memajukan dunia maritim nasional dan memiliki keinginan kuat untuk menjadikan dunia pelayaran dapat bersaing dengan negara di kawasan. Karenanya, kami akan menjadi mitra strategis, sekaligus kritis terhadap pemerintah," ujarnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut dia, Kementerian Keuangan juga harus memberikan relaksasi dibidang fiskal untuk industri pelayaran dengan memberikan PPN tidak dipungut untuk pembelian BBM kapal niaga untuk kegiatan domestik.
