Respons DEN Soal Ditundanya Dana Ketahanan Energi

Dia mengatakan, regulasi maupun aturan pendukung untuk instrumen kebijakan tersebut harus dibuat lebih jelas. 

"Jadi, kalau saya pribadi lebih baik yang diimplementasikan itu adalah dana pengurangan premi energi fosil yang di hulu," kata dia.

Dia menyarankan, pendapatan negara yang dieksploitasi dari energi fosil, atau bahan bakar minyak (BBM) tidak semuanya dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)‎.

"Lalu, untuk pungutan energi terbarukan, bisa dimanfaatkan lagi untuk pengembangan eksplorasi. Artinya, bagaimana mendapatkan lagi energi fosil untuk tambahan sehingga jumlah cadangannya meningkat," kata dia.

Dia memaparkan, pemerintah seolah-olah terlihat kesulitan, sehingga meminta pungutan itu kepada masyarakat. Padahal, di sisi lain, aturan yang diterapkan pada kebijakan dana ketahaanan energi belum jelas dasar hukumnya.

‎"Jadi, seolah-olah pemerintah kesulitan lalu meminta ke masyarakat, dan itu belum tentu tepat. Dasar hukumnya apa, memang kalau untuk jangka panjang bagus, tapi dipersiapkan benar-benar, berapa sebenarnya kebutuhan per tahun untuk pengembangan energi itu. Kami harus bicara programnya, artinya programnya harus jelas dulu, baru kemudian harus disusun finansialnya. Nah, itu kan belum diurus, tahu-tahu ini sudah diminta ke masyarakat," kata dia. (asp)