Hadapi MEA, Pemerintah Mengaku Siap
Kamis, 31 Desember 2015 - 18:49 WIB
Sumber :
- Arie Dwi Budiawati / VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Pemerintah mengaku telah siap menghadapi persaingan global dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), berupa tantangan sekaligus kesempatan yang dapat dimanfaatkan para pelaku pasar di dunia Industri.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Baca Juga :
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Perekonomian Edy Putra Irawady menyampaikan, dalam meningkatkan daya saing industri, pihaknya sudah melakukan usaha seperti mengurangi beban birokrasi dan deregulasi sebagai kemudahan berinvestasi yang dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri.
Selain itu, Edy juga menyebut sebenarnya ketentuan liberalisasi sudah ada sejak 2010, di mana telah menggunakan tarif nol untuk bea masuk.
"Sejak 2010, ada A3 ketentuan liberalisasi itu audah berlaku. Artinya, tarif nol sudah berlaku untuk keseluruhan produk. Besok itu sudah berjalan, Kesiapan? Blue print satu dari empat pilar sudah penuhi 94,1 persen," kata dia di gedung Kementerian Perekonomian di Jakarta, Kamis 31 Desember 2015.
Ia menjelaskan, melalui aturan tersebut dapat menjadi promosi sebagai daya tarik perdagangan antar negara. "Kalau Singapura mau masuk, Amerika Serikat kalau mau menikmati nol persen harus masuk Indonesia, itu promosi," ujarnya.
Selain itu, perluasan produk ekspor ekonomi kreatif, serta memperkuat kompetensi kapasitas tenaga kerja, juga menjadi motor penting untuk meningkatkan daya tahan persaingan di tingkat global.
"Impor hanya tujuh persen barang jadi. Kami beri kemudahan 93 persen untuk bahan baku dan barang modal impor," kata Edy Putra. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sejak 2010, ada A3 ketentuan liberalisasi itu audah berlaku. Artinya, tarif nol sudah berlaku untuk keseluruhan produk. Besok itu sudah berjalan, Kesiapan? Blue print satu dari empat pilar sudah penuhi 94,1 persen," kata dia di gedung Kementerian Perekonomian di Jakarta, Kamis 31 Desember 2015.
