Cegah Anggaran 'Hantu', Jokowi Minta Menteri Lebih Teliti

KPK periksa Darmin Nasution soal kasus pajak BCA
Sumber :
  • VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo meminta, para menterinya mencermati kembali anggaran yang akan direalisasikan pada tahun depan. Hal itu untuk menghindari terselipnya anggaran 'hantu' di salah satu pos anggaran kementerian. 

"Jangan sampai di dalamnya ada pos-pos anggaran yang rancu tidak jelas," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2015.

Dia menjelaskan, yang masuk kategori anggaran 'hantu' ketika penjelasan alokasinya menggunakan redaksional yang multitafsir. Sehingga tidak tegas dan bisa diartikan berbagai macam oleh setiap orang dan dijadikan celah untuk penyelewengan.

"Kalau program itu boleh, misalnya pemberdayaan, itu boleh. Tapi, kalau proyek tidak bisa seperti itu karena rancu, kalau proyek membangun apa, membentuk apa, jadi kongkrit," ujarnya menambahkan.
Pertemuan Jokowi-Najib Bahas Soal Tiga Hal

Penggunaan dana desa tahun depan juga menjadi sorotan. Alokasi anggaran di daerah dan laporan pertanggungjawabannya harus transparan sehingga diketahui masyarakat seluruh desa. Bahkan jika perlu, tender proyek secara terbuka bisa dilakukan pemerintah daerah. Sehingga dana desa yang disalurkan benar-benar terserap oleh masyarakat asli daerah tersebut. "Masyarakat ikut partisipasi dana itu digunakan untuk apa."
Budi Karya Lanjutkan Pekerjaan Jonan

(mus)
Sosialisasi Tax Amnesty, Jokowi Bakal Sambangi Singapura
Presiden Jokowi saat Sosialisasi Tax Amnesty.

Jokowi: Tax Amnesty Jadi Jawaban Merebut Dana Investasi

Deklasi harta atau aset 1.294 peserta dengan akumulasi Rp9,95 triliun.

img_title
VIVA.co.id
8 Agustus 2016