Kebijakan Satu Peta, Pemerintah Diminta Konsisten

Selasa, 22 Desember 2015 - 16:45 WIB

Oleh :

Rochimawati,

Hariyadi B. Sukamdani, Ketum Asosiasi Pengusaha Indonesia

Sumber :

VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id

Baca Juga :

Jokowi Sibuk, Paket Kebijakan XIII Keluar Pekan Depan

- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi sejumlah insentif yang terangkum dalam paket kebijakan jilid VIII. Salah satunya penerapan percepatan pelaksanaan satu peta atau one map policy

dengan skala 1:50.000.

Baca Juga :

Kebijakan Ekonomi XI Diklaim Mampu Turunkan Harga

Ketua Apindo, Haryadi Sukamdani menuturkan, aturan yang telah diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) itu memang terbilang untuk menyelesaikan permasalahan izin yang tumpang tindih mengenai tata ruang. Namun, tetap dibutuhkan implementasi yang konkret dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Tentunya, ini akan efektif kalau bisa berjalan. Tumpang tindih permasalahan dalam tata ruang itu antara kepentingan nasional dan daerah. Kami harapkan ada perencanaan yang lebih pasti," ujar Haryadi kepada VIVA.co.id, Jakarta, Selasa 22 Desember 2015.

Menurut dia, konsistensi pemerintah dalam mengoptimalisasi kebijakan one map policy ini sangat dibutuhkan. Nantinya, stimulus ini mampu memberikan dampak lebih untuk melancarkan kegiatan ekonomi yang selama ini terhambat karena adanya izin tumpang tindih tersebut.

"Untuk perencanaan itu harus keseluruhan. Yang kami harapkan, ini akan terkoordinasi dengan baik. Akan secara langsung terintegrasi. Tapi, tetap, asal konsisten," tuturnya.

Sekadar informasi, pokok-pokok kebijakan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta ini di antaranya ialah adanya koordinasi dari Kementerian Lembaga (K/L) dalam melaksanakan penyiapan peta tematik (IGT) skala 1:50.000, sampai dengan sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang telah diintegrasikan.

Baca Juga :