Jonan Akui Transportasi Online Sangat Efisien

Jumat, 18 Desember 2015 - 12:59 WIB

Oleh :

Fikri Halim,

Sumber :

ANTARA FOTO/Andika Wahyu

VIVA.co.id

- Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, menyampaikan bahwa layanan transportasi berbasis online seperti Uber, Gojek, Go-Box, Grab Taksi, Grab Car, Blu Jek, Lady Jek dan sejenisnya tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Menurutnya, layanan transportasi berbasis online tersebut tidak bisa memakai pelat kuning, karena harus mengubah UU.

"Kalau pun mau jadi pelat kuning, ya harus ubah UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan," ujar Jonan, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, 18 Desember 2015.

Kendati demikian, Jonan mengatakan, bahwa ia tidak mempersoalkan masalah beroperasinya transportasi berbasis aplikasi. Sebab, dia mengaku, layanan aplikasi tersebut sangat efisien.

"Yang dipersoalkan adalah sarana transportasinya. Misalnya Uber, kalau mau jadi sarana transportasi ya sarananya diurus sebagai transportasi umum, sebagai transportasi berbayar," kata Jonan.

Sayangnya, kata Jonan, sampai saat ini Uber belum sama sekali mengurus izin kepada Dinas Perhubungan Kemenhub. Dia mempermasalahkan mengapa layanan transportasi ini digunakan sebagai transportasi publik.

"Coba baca UU Nomor 22, yang membuat UU itu bukan saya. Masalahnya, kenapa ini dibikin untuk sarana transportasi publik, sebenarnya dari sisi keselamatan tidak layak sebagai sarana publik," kata Jonan.

Baca Juga :

Mengenal Penyuntik Dana Gojek

Dia memaparkan, jika Gojek dan sejenisnya ingin menjadi sebuah badan usaha, maka harus mengurus perizinan ke Kemenhub.

Baca Juga :

Merebut Pasar Ojek Online

"Gini, sebenarnya kalau Gojek sebagai badan usaha harus urus pendaftarannya, apakah pernah daftar ke sini? Enggak pernah ya, kami tidak tahu itu izin usahanya siapa, manajemennya punya siapa tidak tahu," tutur Jonan

Baca Juga :

TeknoJek Bolehkan Pengemudi 'Dua Kaki'

Jonan menambahkan, masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo terkait kemungkinan merevisi UU Nomor 22 itu. "Revisi bisa diajukan kepada kedua belah pihak, DPR atau pemerintah. Nanti minta arahan Presiden," katanya.