Sisa Dua Pekan, Serapan Kementerian PUPR Baru 77 Persen

Selasa, 15 Desember 2015 - 20:12 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar,

Pertemuan Asia Pasifik Urban Forum ke-6 di Jakarta

Sumber :

VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id

- Pemerintah masih terus menggenjot proyek-proyek pembangungan infrastruktur pada 2015. Menjelang tutup buku akhir tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim telah maksimal dalam menyerap anggaran yang ditetapkan khususnya untuk pengerjaan proyek-proyek infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, penyerapan anggaran kementeriannya hingga saat ini sudah mencapai angka Rp92 triliun. Atau sekitar 77 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang ditetapkan senilai Rp118 triliun.

"Secara keseluruhan, progres sekarang ini untuk fisiknya ada 83 persen, lalu keuangannya 77 persen, atau keuangan ini sudah Rp92 triliun yang terserap dari Rp118 triliun. Target kami akhir Desember ini saya masih optimistis tercapai 93 persen terserap," ujar Basuki kepada VIVA.co.id saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Desember 2015.

Ia menjelaskan, berdasarkan data terakhir yang dihimpunnya, penyerapan terbesar kementeriannya ada pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga. Yang menyerap anggaran sebesar 79,52 persen. Disusul Ditjen Sumber Daya Air sebesar 79,2 persen dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 58,33 persen.

Baca Juga :

Pemerintah Targetkan Rp50 Triliun dari Pariwisata

"Yang paling besar tiga ditjen (direktorat jenderal) itu, yang lain pasti akan menyusul," kata Basuki.

Baca Juga :

BSD Resmi Garap Tender Proyek Tol Serpong-Balaraja

Dalam APBN 2016, anggaran Kementerian PUPR ditetapkan turun menjadi Rp104 triliun. Menurut dia, anggaran itu masih bisa bertambah atau justru bisa berkurang dalam APBN-P 2016, tergantung berapa besaran pajak yang diterima oleh pemerintah.

Baca Juga :

Mengapa Ekonomi India Lebih Unggul Ketimbang Indonesia

"Saya kira kalau dari APBN-P mungkin dianggap turun dari Rp118 menjadi Rp104 triliun, tapi kalau APBN (2015) dulu kan Rp84 triliun, sekarang (APBN 2016) Rp104 triliun. Kemungkinan di APBN-P 2016 nanti bisa naik, atau bahkan bisa turun tergantung penerimaan pajaknya," tuturnya.