Nizar Zahro: Kasus Papa Minta Saham Harus Dihentikan

Ketua DPR Setya Novanto setelah menjalani sidang etik di MKD
Sumber :
  • Rizki Anhar

VIVA.co.id – Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Nizar Zahro kasus papa minta saham harus di hentikan. Biarkan secara etik MKD bekerja dan memutuskan apakah pelaku layak mendapatkan sangsi atau tidak.

Pengacara Ronald Tannur Kontak Orang PN Surabaya Minta Pilih Hakim yang Menyidangkan

"Masih banyak persoalan bangsa yang harus dituntaskan, seperti pendapatan negara dari sektor pajak yang tidak tercapai sehingga memaksa pemerintah untuk menerbitkan hutang dari luar negeri atau dalam negeri. Penanganan hukumnya biar yudikatif yang bekerja padahal kita tahu MKD telah bekerja. Mari kita lihat dimensi sosialnya," ujarnya, Senin 14 Desember 2015.

Ia menambahkan, kasus papa minta saham ternyata juga sangat mahal biayanya. Mahal dalam arti yang sesungguhnya dan mahal dalam artian khiasan.

Sekjen PDIP Hasto Jalani Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Hari Ini

"Pemberitaan, talk show dan debat yang tayang di TV selama berhari-hari berturut-turut dibanjiri oleh pemberitaan Setya Novanto. Tayangan TV dibiayai oleh sponsor, jadi bisa kita bayangkan berapa puluh atau ratus miliar uang yang harus dibayarkan oleh sponsor atau masyarakat hanya untuk menyaksikan pemberitaan yang berulang-ulang terkait kasus papa minta saham," jelasnya.

Selain itu, komentar dan pendapat pribadi juga membanjiri media sosial, masyarakat dengan cepat melupakan rapat-rapat Pansus Pelindo II yang sangat seru.

Deretan Fakta Persidangan Kasus Agus Buntung Pelaku Pelecehan Seksual, Ibunya Jatuh Pingsan

"Setelah SS membuat aduan resmi pada MKD. Perdebatan, antar pelaku, pendukung lingkar dalam dan masyarakat juga sangat menguras pikiran emosi. Banyak waktu yang terbuang hanya sekedar untuk berkomentar dan menuliskan pendapat pribadi pada berbagai akun media sosial," ujarnya.

"Benar-benar mahal dan membuat lelah masyarakat khususnya pemerhati kasus papa minta saham. Papa minta saham bahkan menjadi topik utama pemberitaan, karena besarnya perhatian masyarakat pada kasus ini," katanya.

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

Gugat Dugaan 1 Juta Tanda Tangan Palsu saat Pilgub, Kubu Danny Pomanto Optimis Menang di MK

Juru Bicara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto-Azhar Arsyad, Asri Tadda optimis menang gugatan di MK.

img_title
VIVA.co.id
22 Januari 2025