Kepala Daerah Perempuan Jadi Etalase Politik Perempuan
VIVA.co.id – Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengatakan, kepala daerah perempuan menjadi etalase politik perempuan.
"Pelaksanaan Pilkada serentak di 264 Kabupaten/Kota/Provinsi (5 daerah ditunda) pada 9 Desember kemarin telah berjalan sukses. Sejumlah hitung cepat (quick count) telah menunjukkan perolehan hasil suara. Meski secara formal, kita menunggu hasil resmi dari KPU," ujarnya, di Jakarta, Kamis 10 Desember 2015.
Ia menambahkan, sedikitnya terdapat 22 calon kepala daerah yang berasal dari perempuan yang unggul dalam hitung cepat.
Okky mengapresiasi dan menyampaikan selamat atas terpilihnya sedikitnya 22 calon kepala daerah dari perempuan dalam pilkada serentak kemarin versi hitung cepat. Meski tidak dominan, terpilihnya 22 calon kepala daerah di Indonesia ini, diharapkan dalam politik di Indonesia kian humanis dan tidak menampilkan wajah yang antagonistis.
Menurutnya, terpilihnya puluhan calon kepala daerah dari kalangan perempuan memberi sinyal positif bagi politik perempuan di Indonesia. Satu sisi kualitas politisi perempuan terbukti dan teruji dapat setara dengan kaum laki-laki. Di sisi lain, komitmen partai politik dalam keberpihakan terhadap politisi perempuan semakin menunjukkan sinyal positif.
Okky juga mengatakan, keberadaan kepala daerah dari perempuan harus dijadikan momentum untuk membuat kebijakan daerah yang pro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan dan anak-anak.
“Seperti persoalan kesehatan Ibu dan anak serta lansia harus menjadi skala prioritas dalam pembangunan di daerah,”ujarnya.
Menurut Okky, kepala daerah dari kalangan perempuan harus menjadi etalase bagi wajah politik perempuan di Indonesia. Daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari perempuan harus menerapkan zona anti korupsi di daerahnya.
“Kepala daerah perempuan dapat menjadi srikandi pemberantasan korupsi dan pelaksanaan birokrasi yang melayani di setiap daerah,”kata Okky.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
