Sebab Program Gas Kota Terkendala
- Rommys Binekasri/VIVA.co.id
VIVA.co.id - Pemerintah gencar membangun infrastruktur distribusi gas nasional dengan menambah jaringan gas untuk rumah tangga dan gas kota. Namun, untuk merealisasikannya banyak kendala dan tantangan, di antaranya mengenai tata kelola dan neraca gas.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja mengatakan, pembangunan jaringan tersebut juga untuk mengkonversi gas dalam bentuk tabung LPG menjadi gas yang tersalur melalui pipa ke rumah-rumah penduduk.
"Tantangan pertama tentang tata kelola gas dan menjadi tantangan utama yaitu infrastruktur. Neraca gas versi terbaru yang kami susun bersama Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa kebutuhan gas tumbuh linear terus menerus," kata IGN Wiratmadja, dalam acara Luncheon Talk di Pullman Hotel, Selasa, 8 Desember 2015.
Padahal menurut dia, pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga perlu menjadi program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah, serta program komplementer konversi minyak tanah ke LPG.
Kemudian, Wiratmadja melanjutkan, Peraturan Presiden yang akan segera terbit pada akhir tahun ini yang menyangkut soal penurunan harga gas nasional diharapkan mampu dapat memenuhi kebutuhan gas. Namun masih dibutuhkan kerja sama dan sinergi dari parlemen.
"Harga gas ini terkait paket stimulus ketiga yang aturannya harus terbit sebelum 1 Januari 2016. Kami minta masukan sebelum aturan ini terbit agar dimatangkan terlebih dahulu baru dipublikasikan. Harus kerja sama dan sinergi dengan parlemen juga jadi masih butuh waktu," tuturnya.
PMA Tak Merata Akibat Kurang Listrik
Selama ini, hanya terkonsentrasi di pulau Jawa.
