Bank Dunia: Atasi Ketimpangan Sosial, RI Bisa Tiru Vietnam
Selasa, 8 Desember 2015 - 12:41 WIB
Sumber :
- viva.co.id/Chandra G. Asmara
VIVA.co.id
- Ketimpangan yang terjadi antara kaum kaya dan papa semakin besar. Pemerintah pun diminta untuk segera mengatasi kesenjangan sosial tersebut.
Senior Poverty Economist
Bank Dunia, Matthew Wai-Poi, menjelaskan, salah satu yang menyebabkan ketimpangan ini terjadi, pertama adalah persoalan makanan dan sanitasi. Hampir 39 persen anak-anak Indonesia mengalami permasalahan ini.
"Satu dari tiga anak Indonesia tidak dapat kesempatan yang sama, dari makanan dan sanitasi. Ini akhirnya memengaruhi ke perkembangan otak mereka," ujar Matthew di Ballroom XXI Jakarta Theater, Jakarta, Selasa 8 Desember 2015.
Di samping itu, permasalahan kedua adalah mengenai fasilitas pendidikan yang hingga saat ini dianggap tidak memadai, khususnya di wilayah pedesaan.
"Banyak sekolah yang tidak memiliki listrik atau peralatan yang memadai. Kualitas guru juga rendah. Anak-anak di Jawa bisa membaca 26 kata lebih cepat daripada di Nusa Tenggara Timur (NTT)," kata Matthew.
Menurut Matthew, Indonesia bisa memetik pelajaran berharga dari Vietnam yang telah menerapkan sistem pendidikan yang mumpuni. "Mungkin, ada beberapa pelajaran yang harus diambil dari Vietnam," kata dia.
Diutarakannya, Pemerintah Vietnam terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan bagi para generasi mudanya. Padahal, kesenjangan antara Indonesia dan Vietnam tidak terlalu jauh. Namun, pemerintah negara itu mampu menciptakan kualitas pendidikan yang baik.
Baca Juga :
Bank Dunia Nilai Suku Bunga BI Terlalu Tinggi
"Kenapa Vietnam lebih baik? Sekolah mereka berupaya keras meningkatkan kurikulum. Gaji juga baik. Guru di SMA Vietnam gajinya lebih besar dari Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia hanya setengah dari PDB," ungkapnya.
"Pemerintah provinsi harus mengubah alokasi pendidikan. Hanya dengan kebijakan dan pelaksanaan yang tepat, kita bisa pastikan semua anak dapat kesempatan yang sama," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pemerintah provinsi harus mengubah alokasi pendidikan. Hanya dengan kebijakan dan pelaksanaan yang tepat, kita bisa pastikan semua anak dapat kesempatan yang sama," kata dia.
