Program Tol Laut Jokowi Dikritik
Jumat, 4 Desember 2015 - 08:05 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Tudji Martudji
VIVA.co.id
- Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) telah melaksanakan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI. Dalam munas tersebut, FSTI banyak membahasa tentang gagasan tol laut di sektor maritim yang selama ini di canangkan Presiden Joko Widodo.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
Ketua FSPTI Yusuf Rizal mengatakan, dalam kebijakan tersebut, pihaknya menilai gagasan negara maritim masih terkesan prematur. Itu karena, jumlah transportasi laut yang dimilliki Indoenesia masih belum memadai.
"Kita punya transportasi laut sangat sedikit, kalau tidak salah baru sekitar 200. Padahal, kita negara kepulauan dan memiliki cita-cita menjadi negara dengan poros maritim yang kuat. Tetapi, kita miliki kapal ro-ro kalau di pakai jarak jauh pasti tengelam," kata Yusuf dalam keterangan persnya, Jumat 4 Desember 2015.
Dirinya menjelaskan, untuk merealisasikan negara maritim, sudah seharusnya armada transportasi laut Indonesia ditingkatkan mutunya, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.
"Kami berencana akan terus mengkritisi kebijakan Kementerian Perhubungan," katanya.
Tidak hanya itu, Yusuf juga berharap, pemerintah melibatkan masyarakat. "Masyarakat harus ikut peran serta, meski kebijakan tidak akan pernah memuaskan mereka," kata dia.
Ia mengatakan, menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016, Indonesia perlu menguatkan kualitas sumber daya manusianya.
"Sudah ada kawasan yang SDM-nya semua dari Singapura. Tetapi, jangan mau kalah, sebab kita juga siap kerja di luar negeri," ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mencanangkan dan mencoba mewujudkan terciptanya tol laut yang dilengkapi dengan galangan-galangan kapal sebagai bagian dari kebijakan kelautan nasional Indonesia.
Kebijakan tersebut, diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, serta tata ruang laut yang lebih baik.
Selain itu, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan poros maritim dunia yang tidak hanya dijaga untuk menciptakan ketahanan nasional, tetapi juga regional dan global. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami berencana akan terus mengkritisi kebijakan Kementerian Perhubungan," katanya.
