Pembebasan Lahan Selalu Lama, Ini Solusi BPN

Rabu, 2 Desember 2015 - 17:57 WIB

Oleh :

Fikri Halim,

Sumber :

ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

VIVA.co.id

Baca Juga :

Menteri Ferry: Jangan Ladeni Biaya Sertifikat di Luar Aturan

- Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, lamanya pembebasaan lahan di Indonesia, tak lain adalah karena faktor kepercayaan masyarakat.

Baca Juga :

BPN Diberi Peringatan Jokowi, Ini Penyebabnya

Pemerintah akan menerapkan penjadwalan (time table) untuk memunculkan kepercayaan, terkait pembayaran pembebasan lahan.

Baca Juga :

Neraca SDA Diklaim Dukung Pembangunan Nasional

Menteri ATR/BPN, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan pemerintah pun mulai menerapkan time table terkait inventarisasi lahan, pengukuran, musyawarah, sampai dengan komitmen pembayaran terkait pembebasan lahan.

"Kami sudah mengeluarkan peraturannya, yaitu setelah musyawarah, maka tiga bulan, setelah itu harus membayar. Karena pembayaran ini soal kepercayaan dan momentum," ujar Ferry di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu 2 Desember 2015.

Dia menuturkan, hal itu telah terjadi pada beberapa proyek pemerintah. Misalnya, proyek tol Cipali yang pembangunannya hanya memakan waktu dua tahun, tetapi pembebasan lahannya cukup lama, yakni mencapai enam tahun.

"Pembebasan lahan dianggap masalah, karena tidak terbangun proses rasa percaya jika ini memang menjadi proyek. Akhirnya banyak catatan, misalnya seperti Presiden Joko Widodo menyampaikan, bagaimana mungkin tol Cipali pembangunannya dua tahun, namun pembebasan lahan bisa enam tahun," kata dia.

Begitu juga dengan Waduk Jatigede yang memakan waktu puluhan tahun, karena persoalan pembebasan lahan tak kunjung usai.

Ferry menyimpulkan, kepercayaan adalah poin utama untuk menuntaskan lamanya masalah pembebasan lahan.

"Jatigede, itu kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selalu berusaha kapan mau diairi. Semua lama, karena proses pembebasan lama," kata dia. (asp)

Baca Juga :