Pembebasan Lahan Selalu Lama, Ini Solusi BPN

Pemerintah akan menerapkan penjadwalan (time table) untuk memunculkan kepercayaan, terkait pembayaran pembebasan lahan.

Menteri ATR/BPN, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan pemerintah pun mulai menerapkan time table terkait inventarisasi lahan, pengukuran, musyawarah, sampai dengan komitmen pembayaran terkait pembebasan lahan.

"Kami sudah mengeluarkan peraturannya, yaitu setelah musyawarah, maka tiga bulan, setelah itu harus membayar. Karena pembayaran ini soal kepercayaan dan momentum," ujar Ferry di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu 2 Desember 2015.

Dia menuturkan, hal itu telah terjadi pada beberapa proyek pemerintah. Misalnya, proyek tol Cipali yang pembangunannya hanya memakan waktu dua tahun, tetapi pembebasan lahannya cukup lama, yakni mencapai enam tahun.

"Pembebasan lahan dianggap masalah, karena tidak terbangun proses rasa percaya jika ini memang menjadi proyek. Akhirnya banyak catatan, misalnya seperti Presiden Joko Widodo menyampaikan, bagaimana mungkin tol Cipali pembangunannya dua tahun, namun pembebasan lahan bisa enam tahun," kata dia.

Begitu juga dengan Waduk Jatigede yang memakan waktu puluhan tahun, karena persoalan pembebasan lahan tak kunjung usai.