Pengamat: Kebijakan Menteri ESDM Anti Rakyat

VIVA.co.id - Pengamat kebijakan energi, Salamuddin Daeng mengungkapkan, sebagian masyarakat menilai Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai seorang pahlawan.

Sebab, tindakannya yang membongkar rekaman pembicaraan "papa minta saham" kepada PT Freeport Indonesia, yang telah menelanjangi elit pemerintahan Joko Widodo dan DPR membuat nama menteri ini berkibar.

"Namun, bagi rakyat, Sudirman Said adalah sosok anti rakyat dalam hal semua kebijakan yang dia buat. Salah satunya adalah kenaikan tarif listrik yang harus ditanggung oleh rakyat setiap bulan," ujar Salamuddin di Jakarta, Rabu 2 Desember 2015.

Menurutnya, Menteri ESDM juga telah menyusun strategi menaikkan harga listrik melalui skema penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment). Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen ESDM) Nomor 31/2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No 9/2015.

Berdasarkan peraturan tariff adjustment, maka tarif listrik akan disesuaikan  setiap bulan. Penyesuaian tarif didasarkan perubahan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah, harga minyak dan inflasi bulanan.

"Akibatnya, bulan ini harga listrik naik, pemerintah melakukan penyesuaian tarif listrik Desember 2015 untuk golongan tariff adjustment. Termasuk, untuk golongan 1.300 VA (volt ampere) dan 2.200 VA, yang mengalami kenaikan tarif listrik 11 persen. Ini, untuk yang kesekian kali kebijakan Menteri ESDM Sudirman Said menghantam perekonomian nasional," ucapnya.

Sebelumnya, Sudirman merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas kebijakan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak awal pemerintahan Jokowi. Akibat kebijakannya harga melambung tinggi (inflasi).

Pada saat yang sama, daya beli masyarakat amblas. Hal Inilah yang langsung memukul pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi dan membumi hanguskan industri.

"Kehadiran Sudirman Said dalam kabinet Jokowi ternyata memang dipasang untuk menyerang ekonomi rakyat, menghancurkan industri nasional, dan mengabdikan kebijakan untuk asing dan melapangkan jalannya neoliberalisme," ujarnya.

Terkait izin pertambangan asing, Salamuddin yakin, Menteri ESDM Sudirman Said akan memperpanjang izin ekspor konsentrat mineral Newmont dan Freeport, karena keberpihakannya pada asing.

"Berani taruhan, Sudirman Said akan memperpanjang izin ekspor Newmont dan Freeport, serta memperpanjang kontrak mereka, meski melanggar UU Minerba (Mineral dan Batu Bara )," katanya. (asp)

Wapres: Elektrifikasi RI Terendah di ASEAN

Pengembangan energi panas butuh dukungan.

VIVA.co.id

10 Agustus 2016