Darmin Akui Implementasi Paket Ekonomi Belum Merata
Selasa, 1 Desember 2015 - 13:34 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, mengungkapkan alasan pemerintah meluncurkan paket-paket stimulus moneter dalam tiga bulan terakhir.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ditegaskan Darmin, Selasa 1 Desember 2015, ada dua alasan pemerintah akhirnya menderegulasi aturan-aturan yang selama ini menghambat laju perekonomian domestik.
Pertama, adalah untuk mengembangkan ekspor dalam negeri, sehingga tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas semata. Kedua, adalah memperbaiki minat investasi dalam negeri.
"Sebetulnya urutannya, kami harapkan ekspor berkembang. Kita tidak punya basis untuk berkembang. Kemudian, soal PPP (public private partnership, atau kemitraan pemerintah swasta) ini lebih banyak negatifnya. Investasi jadi lambat," ujar Darmin, di Hotel Borobudur, Jakarta.
Darmin menjelaskan, kemudahan yang diberikan pemerintah ini memiliki tujuan untuk kembali meningkatkan kepercayaan seluruh elemen masyarakat.
Apalagi, dari semua aturan yang dideregulasi menyasar kepada sektor yang selama ini diminati oleh investor.
"Deregulasi kemarin, agak menyangkut infrastruktur industri. Seperti di KEK (kawasan ekonomi khusus) dan cold storage di kawasan berikat. Artinya, jalan pintas untuk menyumbang investasi masuk di lokasi diberi kemudahan. Jadi, semangat investasi meningkat," kata dia.
Bahkan, mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengklaim bahwa setelah diluncurkannya paket deregulasi, ada sedikit kepercayaan yang sudah ditunjukan. Namun, dia mengakui, implementasi insentif yang diberikan belum merata.
"Untuk kepercayaan, sudah memadai. Artinya, kami sudah ada sesuatu yang riil untuk ditawarkan ke investor dan sudah masuk. Tetapi, kalau ditanya sudah merata di semua bidang, saya rasa belum," ungkapnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sebetulnya urutannya, kami harapkan ekspor berkembang. Kita tidak punya basis untuk berkembang. Kemudian, soal PPP (public private partnership, atau kemitraan pemerintah swasta) ini lebih banyak negatifnya. Investasi jadi lambat," ujar Darmin, di Hotel Borobudur, Jakarta.
