Pembelian Pesawat Rugikan Industri Dalam Negeri

Senin, 30 November 2015 - 14:44 WIB

Oleh :

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin.

Sumber :

Antara/ Ujang Zaelani

VIVA.co.id

- Rencana pembelian helikopter Kepresidenan dan penumpang very very important person (VVIP) dari Agusta Westland AW 101 buatan Italia sejatinya akan merugikan industri pesawat terbang dalam negeri dalam hal ini PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin mengatakan siapa lagi yang akan menggunakan industri buatan dalam negeri, kalau kita sendiri tidak menggunakannya. Seandainya ada yang kurang baik seyogyanya diperbaiki bukan malah beralih pembeliannya ke produk luar negeri. Hal tersebut disampaikan TB Hasanudin saat diwawancarai di Senayan, Senin 30 November 2015.

“Kami berharap seandainya ada hal yang kurang beres baik dalam hal kemampuan teknis atau tata kelolanya, mari kita perbaiki bersama. Jangan kemudian kita alihkan pembeliannya ke produk luar negeri. Majunya industri pertahanan ini membutuhkan komitmen bersama semua anak bangsa,” ujar TB Hasanuddin.

Hasanuddin menjelaskan DPR telah menyetujui pengadaan 16 unit helikopter yang terdiri dari helikopter angkut/SAR dan helikopter VVIP dari produk PT DI, sesuai dengan rencana strategis (renstra) pengadaan helikopter tahun 2009.

“Dari 16 unit itu, diprogram dalam dua tahap yaitu Renstra 2009/2014 dan Renstra 2015/2019, semua direncanakan akan dibeli dari dalam negeri produk PT DI Dalam Renstra 2009/2014 telah terpenuhi sebanyak 6 unit hely Super Puma dan sisanya 10 unit lagi akan diselesaikan dalam Renstra 2015/2019,” ucap politisi PDIP ini.

Baca Juga :

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Oleh karenanya, komisi I DPR akan menanyakan alasan program pembelian helikopter dari PT DI tersebut dibatalkan dan mengganti dengan helikopter dari luar negeri. Mengingat harga satu unit AW 101 buatan Italia itu diperkirakan sangat mahal sekitar USD55 juta.

Baca Juga :

Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR

Baca Juga :

Komisi II Bahas PKPU dengan KPU & Bawaslu

“Pada kesempatan pertama, Insya Allah DPR akan menanyakan alasan mengapa program pembelian dari PT DI ini dibatalkan dan diganti dengan pesawat lain,” kata Hasanuddin.