EE Mangindaan Pimpin Rapat Bersama Bahas Wilayah Perbatasan

- Persoalan wilayah perbatasan NKRI dengan wilayah negara tetangga sejak dulu banyak menjadi persoalan yang tidak sedikit menegangkan hubungan negara Indonesia dan negara tetangga.  Seperti yang terjadi baru-baru ini negara Cina mengklain secara sepihak bahwa kepulauan Natuna adalah masuk peta wilayah Cina.

Hal tersebut membuat berang pemerintah Indonesia. Berbagai elemen masyarakat tentu sangat menyayangkan klain daerah-daerah NKRI oleh negara asing. Masyarakat banyak mengharapkan agar pemerintah serius menjaga batas-batas wilayahnya. Berbagai pembahasanpun banyak diselenggarakan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah soal wilayah perbatasan NKRI salah satunya pembahasan yang dilakukan lembaga MPR RI.

Dalam menjalankan amanah UU untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, MPR RI banyak melakukan kunjungan dan pembahasan di daerah-daerah perbatasan.  Salah satunya penyelenggaraan Rapat Bersama MPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang membahas soal Wilayah Perbatasan Republik Indonesia, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Ayaduta, kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat 27 November 2015.

Rapat bersama ini dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Evert Ernest Mangindaan dan dihadiri Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono, Ketua Fraksi PKS MPR RI TB, Syunmandjaya, Ketua Fraksi Nasdem Prof. Bachtiar Aly, anggota MPR RI Fraksi Gerindra Elnino M.H. Mohi, anggota Fraksi PAN MPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow dan para anggota kelompok DPD di MPR RI Stefanus Liow, Marhany Victor Polypua, Fabian Richard Sarundajang, Benny Rhamdani serta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai serta Forum Komunikasi Pimpina  Daerah (Forkompinda) Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan mengatakan bahwa pembahasan soal daerah perbatasan sangat penting dan MPR RI sangat menaruh perhatian yang sangat bersar soal daerah perbatasan.

“Mengapa MPR sangat concern soal perbatasan, sebab wilayah NKRI memiliki wilayah-wilayah perbatasan baik darat dan laut dengan wilayah negara tetangga dan semuanya berpotensi terjadi sengketa perbatasan,” ujarnya.

Khusus untuk di Provinsi Sulawesi Utara, lanjut Mangindaan, memiliki wilayah perbatasan yang sangat dekat dengan negara Filipina salah satunya kepulauan Miangas. Masyarakat di sana sudah terbiasa bercampur baur dengan wilayah negara Filipina. Bahkan masyarakat Miangas sudah sangat terbiasa bergaul dengan masyarakat Filipina.