Paket Kebijakan Tidak Ada Progres, BI Rate Diminta Turun
Kamis, 26 November 2015 - 15:25 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai beberapa paket kebijakan ekonomi Jokowi hanya menimbulkan daya tarik sementara bagi investor, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, mempertanyakan kemajuan dan arah kebijakan paket ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kalau kita lihat dari keenam paket tersebut arahnya belum sangat jelas, lantaran progres, report dan follow-up nya sampai saat ini belum terlihat," ujar Enny dalam Seminar Bertajuk Proyeksi Ekonomi Indonesia 2016 di Jakarta, Kamis 26 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Produk UKM Pedesaan Masih Kesulitan Promosi
Baca Juga :
Harapan BI dari Penerapan 7 Days Repo Rate
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, mempertanyakan kemajuan dan arah kebijakan paket ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kalau kita lihat dari keenam paket tersebut arahnya belum sangat jelas, lantaran progres, report dan follow-up nya sampai saat ini belum terlihat," ujar Enny dalam Seminar Bertajuk Proyeksi Ekonomi Indonesia 2016 di Jakarta, Kamis 26 November 2015.
Ia mencontohkan bahwa revaluasi aset adalah salah satu kebijakan yang belum menunjukkan bukti nyata dari paket kebijakan ekonomi tersebut.
"Revaluasi aset, sebagai salah satu poin paket kebijakan jilid VI, sampai saat ini belum memberikan solusi. Karena sebagian BUMN menolak dengan alasan beban pajak perusahaan menjadi besar," kata dia.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan kebijakan untuk membangkitkan perekonomian domestik, salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate)
"Dengan turunnya BI Rate akan berdampak secara signifikan terhadap bunga kredit, sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih besar," kata dia. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia mencontohkan bahwa revaluasi aset adalah salah satu kebijakan yang belum menunjukkan bukti nyata dari paket kebijakan ekonomi tersebut.
