Pertanian Negara Berkembang Jadi Bahasan Pertemuan WTO
Rabu, 25 November 2015 - 12:30 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Dyah Pitaloka
VIVA.co.id
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, digelarnya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) ke-10 di Nairobi, Kenya, Desember mendatang, masih menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kemendag, Tjahya Widayanti, mengatakan, tantangan dan rintangan tersebut dinilai bisa saja mengadang dalam perundingan di Nairobi nanti.
"Negara maju anggota WTO menuntut lebih terbukanya akses pasar di negara berkembang, dan sebaliknya negara maju cenderung membuat aturan yang menyulitkan negara berkembang," ujar Tjahya dalam sebuah diskusi di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu 25 November 2015.
Menurut dia, dalam perundingan itu, topik pengembangan akses pasar non-pertanian dalam perundingan WTO masih belum diketahui sampai di mana. Tetapi, ada yang lebih mengutamakan perundingan di sektor pertanian, terutama untuk negara berkembang.
Baca Juga :
Industri Makanan Kemasan Jawara di ASEAN
Tjahya menjelaskan, bagi pemerintah, sektor pertanian telah menjadi sumber mata pencaharian bagi mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Itu karena, di sektor ini masih banyak petani yang taraf kehidupannya perlu ditingkatkan.
Baca Juga :
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
"Indonesia juga telah mengalami dampak buruk dari lonjakan-lonjakan harga pangan," katanya.
Dengan harga pangan yang naik tajam, tidak saja menurunkan daya beli dan mendorong inflasi, tetapi menimbulkan masalah sosial dan politik.
"Berkat Paket Bali, Indonesia tidak ragu-ragu lagi memberikan subsidi bagi masyarakat miskin tanpa disalahi aturan WTO," ujarnya
Seperti diketahui, pada Desember 2015, KTM WTO ke-10 akan diadakan di Nairobi, Kenya. Dengan konferensi ini diharapkan mampu mengulang kesuksesan KTM-9 di Bali dengan lahirnya Paket Bali yang merupakan hasil kesepakatan pertama pada WTO setelah mandeknya perundingan Putaran Doha sejak 2001.
Dalam KTM WTO-10 ini juga pemerintah mengharapkan mampu memprioritaskan kepentingan negara berkembang dan kurang berkembang terutama pada isu pembangunan dan pertanian.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Berkat Paket Bali, Indonesia tidak ragu-ragu lagi memberikan subsidi bagi masyarakat miskin tanpa disalahi aturan WTO," ujarnya
