Subsidi Tol Laut Rp30 Triliun, Ibarat Menggarami Lautan

Ilustrasi tol laut.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Tudji Martudji
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo terus mencoba realisasikan janji kampanyenya, yakni tol laut untuk menekan disparitas harga barang di wilayah Barat dan Timur Indonesia. 

Upaya tersebut berupa pemberian subsidi Rp30 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk selenggarakan pelayaran tol laut tersebut.

Langkah Jokowi mendapat protes dari pengamat maritim, Y. Paonganan, yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI). 

"Wah tol laut disubsidi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) sebesar Rp30 triliun ke PT Pelni, itu ibarat menggarami lautan," kata Y Paonganan, melalui pernyataan tertulis kepada VIVA.co.id, Rabu, 25 November 2015.

Paonganan mengklaim, jika hal tersebut benar, maka pelayaran Pelni sekian puluh tahun terbukti tidak mampu menyelesaikan disparitas harga barang di wilayah Barat dan Timur Indonesia. 

"Lalu sekarang diberi subsidi triliunan rupiah dengan target melaksanakan tol laut," lanjut Ongen, sapaan Paonganan.

Ongen menuturkan, selama ini jumlah kapal swasta jauh lebih banyak yang melayani angkutan logistik ke Timur Indonesia dan mereka tidak mendapat subsidi pemerintah.

"Lalu kapal Pelni yang disubsidi miliki kemampuan angkut logistik berapa banyak? Lalu ditargetkan mampu turunkan harga barang di Timur? Ini pemborosan APBN yang tidak terarah saya kira," ujarnya.

Dia mengaku, sejak awal sudah mengingatkan program tol laut tidak akan bisa berjalan jika logistik tidak balance

"Sekuat apa APBN mampu mensubsidi kapal-kapal angkutan logistik dari Barat ke Timur Indonesia," ujarnya.

Ongen pun dengan tegas mengkritik jika jalan pintas ala Jokowi itu menunjukkan bahwa dia tidak paham kondisi real NKRI. 
Mukernas Rampung, PPP Djan Faridz Dukung Jokowi

"Seharusnya pahami dulu itu baru susun program, jangan garami lautan. Bangun dulu industri berbasis SDA di wilayah Timur RI supaya logistik balance, otomatis biaya angkut akan murah dan tentu akan membuat harga barang tidak jomplang antara di Barat dan Timur NKRI," paparnya.
Ini Saran KPK ke Pemerintah Terkait Hambalang
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong.

WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia

"Banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat Indonesia."

img_title
VIVA.co.id
13 April 2016