Kwartir Nasional Pramuka Dukung Sosialisasi Empat Pilar
Sabtu, 21 November 2015 - 15:40 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Untuk pertama kalinya MPR RI menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR bekerjasama dengan Kwartir Nasional Pramuka. Kemah/Jambore Sosialisasi Empat Pilar MPR, nama kegiatan itu, berlangsung di Bumi Perkemahan Letjen TNI (Purn) DR (HC) Mashudi, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 20 - 23 November 2015.
Kemah/Jambore di Jatinangor ini diikuti oleh 250 anggota pramuka penegak/ pendega dari wilayah Bandung Raya, meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. "Untuk tahun ini ada dua kegiatan Kemah/Jambore. Kalau nanti kegiatan ini ada hasilnya maka tahun depan kita akan tingkatkan lagi," kata Muhammad Rizal, Kepala Biro Persidangan Setjen MPR RI.
Selaku penanggung jawab kegiatan tersebut, Rizal memberi apresiasi pada Kwartir Nasional Pramuka yang telah memberi dukungan hingga terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. "Pramuka jadi sasaran sosialisasi, karena pramuka termasuk salah satu pilihan dari pimpinan MPR dalam rangka membentuk kader bangsa," jelas Rizal dalam sambutannya.
Sosialisasi Empat Pilar dengan metode Kemah/Jambore untuk anggota pramuka ini dibuka secara resmi oleh pimpinan Fraksi Golkar di MPR H. Hardisoesilo, Jumat sore 20 November 2O15. Hadir dalam kesempatan itu anggota Badan Sosialisasi yang juga anggota MPR kelompok DPD RI H. Ghazali Abbas Adan, Wakil Ketua Kwartir Nasional Pramuka Marbawi, dan Ketua Kwartir Daerah Pramuka Jawa Barat, dan Kepala Biro Persidangan MPR Muhammad Rizal.
Dalam sambutannya, Hardisoesilo menyatakan, setelah reformasi terasa ada kekosongan dalam membangun karakter bangsa. Kalau pada masa Orde Baru sosialisasi Empat Pilar diselenggarakan oleh sebuah badan, BP-7, dan kegiatannya dikenal dengan P-4. "Dulu seseorang yang mau anggota DPR/MPR harus lulus P-4 model 120 jam," ujar Hardisoesilo.
Setelah Orde Baru tidak ada lembaga yang melakukan sosialisasi Empat Pilar. MPR kemudian diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan sosialisasi Empat Pilar. "Jadi, sosialisasi ini bukan wewenang MPR ditetapkan oleh UUD, melainkan oleh UU," ungkap Hardisoesilo.
Sosialisasi ini penting, menurut Hardisoesilo, karena setelah reformasi orang lupa Pancasila, orang malu menyebut Pancasila karena dianggap berbau orde baru. Sekarang, setelah MPR secara masif menyelenggarakan sosialisasi Empat Pilar, kata Hardisoesilo, orang mulai tak lagi malu-malu menyebut Pancasila.
Seperti juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Kwartir Nasional Pramuka Marbawi bahwa menjadi Pramuka pada hakikatnya adalah tulang punggung negara dan bangsa. Maka, kerjasama dengan MPR ini, menurut Marbawi, dimakasudkan untuk menyiapkan gerasi sebagai penanggung jawab pembangunan bangsa yang besar ini.
"Ini negara besar tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang setiap hari pegang HP. Kita membangun bangsa ini dengan disiplin," ujar Marbawi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ini negara besar tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang setiap hari pegang HP. Kita membangun bangsa ini dengan disiplin," ujar Marbawi.
