Gabung TPP, Kesempatan RI Perbaiki Iklim Dunia Usaha

Sabtu, 21 November 2015 - 13:29 WIB
Oleh :
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk ikut berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan terbesar di dunia, Trans Pacific Partnership (TPP).

Baca Juga :
Sofjan Wanandi: Demo Tak Pengaruh Iklim Investasi

Ketua Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal mengatakan, pernyataan yang dilontarkan Jokowi beberapa waktu lalu merupakan sinyal bagi industri dalam negeri untuk memperbaiki iklim dunia usaha.

"Ini satu momentum untuk dorong perubahan. Saya kira ini wake up alarm untuk kita, dan itu baik sekali," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, 21 November 2015.

Baca Juga :
Singapura Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2016

Yose menjelaskan, industri dalam negeri masih memiliki waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan strategi dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut. Sebab, apabila memang Indonesia tergabung dalam TPP, finalisasi keputusan keikutsertaan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

"Wacana ini merupakan kesempatan. TPP itu finalisasi agreementnya satu sampai dua tahun. Kita masih punya waktu untuk mempersiapkan. Jadi, kita benar-benar lihat permasalahan yang ada selama ini," ujarnya menambahkan.

Baca Juga :
Jokowi: Tax Amnesty Jadi Jawaban Merebut Dana Investasi

Meski Indonesia nantinya tidak berpartisipasi dalam TPP, lanjut Yose, akan ada keuntungan tersendiri bagi industri dalam negeri, karena telah melakukan perbaikan untuk dapat bersaing di kancah perdagangan internasional.

Namun, apabila Indonesia ikut bergabung dalam TPP, pemerintah harus memiliki strategi khusus guna menggenjot industri dalam negeri. Dengan demikian, ada keuntungan yang diperoleh dari perjanjian perdagangan tersebut.

"Intinya satu, membenahi permasalahan yang hinggap di industri selama ini. Jadi membuang lemak yang selama ini sudah ada. Tapi tetap, perlu ada grand strategy nasional," ujarnya.


Pangkas regulasi

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Nawir Messi mengatakan, guna memperbaiki iklim dunia usaha, perlu adanya peran penuh pemerintah dalam mendukung kegiatan usaha.

Nawir menjelaskan, selama ini yang menjadi permasalahan utama dalam dunia usaha adalah adanya regulasi yang menghambat para pengusaha untuk menjalankan bisnis usahanya. "Ada beberapa hal yang tidak perlu diatur, malah diatur. Juga yang sudah diatur, tapi diubah. Dengan begitu, pasar jadi tidak produktif," ujanya.

Menurut Nawir, perlu ada sikap pemerintah dalam menerapkan kebijakan, serta regulasi yang mendukung kegiatan usaha. Hal itu, agar peran industri dalam TPP nantinya mampu berbicara lebih banyak.

"Pertama itu kebijakan dan regulasi. Kalau dibenahi dengan baik, akan lahirkan daya saing yang tinggi. Kompetisi pasti akan sehat. Itu yang utama."

(mus)
Halaman Selanjutnya
"Intinya satu, membenahi permasalahan yang hinggap di industri selama ini. Jadi membuang lemak yang selama ini sudah ada. Tapi tetap, perlu ada grand strategy nasional," ujarnya.
Halaman Selanjutnya